Bombana,HarapanSultra.COM | – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana bersama Forkopimda Kabupaten Kolaka menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Kantor Camat Poleang Barat, Senin (15/9/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si ini menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Desa Analere, Kecamatan Poleang Barat, pasca pertikaian yang terjadi di kawasan eks perkebunan PT Sampewali.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan sejumlah langkah strategis yang harus segera ditempuh pemerintah daerah dan aparat keamanan. “Pertama, tidak boleh ada lagi aktivitas di lahan eks PT Sampewali. Baik itu oleh masyarakat Analere, eks karyawan perusahaan, maupun pihak dari luar,” tegasnya.
Ia juga memastikan akan dibangun pos keamanan di Desa Analere sebagai upaya preventif menjaga stabilitas wilayah. Selain itu, akses jalan menuju kawasan eks perkebunan akan diputus untuk menutup kemungkinan terulangnya konflik.
Penegasan dari Forkopimda Kolaka
Sejalan dengan itu, Pj. Sekda Kolaka, Akbar, S.Sos, meminta para camat di wilayah Kolaka yang berbatasan dengan lahan eks PT Sampewali untuk segera melakukan konsolidasi dengan warganya. Ia menegaskan bahwa insiden di Analere bukanlah konflik yang memiliki dimensi politik atau sosial yang lebih luas.
“Perlu kami sampaikan, kejadian ini murni masalah orang per orang. Tidak ada isu lain yang berkembang,” jelas Akbar.
Perspektif Aparat Kepolisian
Dari sisi keamanan, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., mengingatkan pentingnya kedua belah pihak untuk menahan diri agar konflik tidak bereskalasi. Menurutnya, laporan terkait insiden ini sudah ditangani Polda Sulawesi Tenggara.
“Perlu diketahui, lahan eks PT Sampewali kini berada dalam penguasaan negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Jadi, segala bentuk aktivitas di sana tidak lagi memiliki legalitas,” tegas Kapolres.
Menatap Upaya Jangka Panjang
Rakor Forkopimda ini memperlihatkan adanya sinergi lintas daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan Bombana–Kolaka. Pemerintah daerah berharap langkah tegas berupa penghentian aktivitas di lahan, pembangunan pos keamanan, hingga pengawasan terintegrasi dapat meredam potensi konflik di masa depan.
Dengan status lahan yang kini resmi diambil alih negara, harapannya tidak ada lagi klaim sepihak maupun perebutan akses yang berujung pada pertikaian warga. Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah demi kepentingan bersama
