oleh

Lakukan Pengecekan Kesiapan Pilkada Serentak Sultra, Yusran Silondae Kunjungi KPU

Kendari, HarapanSultra.COM | Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 ini, anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI, Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si. yang membidangi masalah ini melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (25/6/2018).

Kepada HarapanSultra.COM, Mantan Plt. Gubernur Sultra itu menguraikan tujuan Kunjungan itu dilakukan mengingat tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang sekarang sudah memasuki masa tenang, sehingga perlu didapatkan informasi dan data terkait dengan beberapa hal atas kesiapan KPUD dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada.

“Pada prinsipnya kehadiran kami disini adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak dapat terlaksana dengan baik dan juga bilamana terdapat hambatan yang bersifat politis dan kebijakan dapat segera kami antisipasi untuk dapat dicari jalan keluar penyelesaiannya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPD RI” Urainya

Kesiapan yang dimaksud berkaitan dengan dengan tahapan, jadwal dan program yang telah dilakukan oleh KPU Propinsi dan Bawaslu propinsi baik pada tahap persiapan maupun penyelenggraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota seperti Pperencanaan program dan anggaran, Penyusunan dan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan, Pembentukan badan penyelenggara baik itu PPK, PPS maupun Panwas kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL.

“Kita juga ingin memastikan Kesiapan penyelenggara berkaitan dengan validitas Data Pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),  logistik pemilu dan kesiapan lokasi TPS dan target partisipasi dalam Pilkada 2018.” Tuturnya

Ditempat yang sama Staf Ahli Komite I DPD RI, DR. Abas, MPA yang turut mendampingi Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si. dalam Kunjungan itu menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan kerja yang rutin dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan dan pelaksanaan pilkada serentak, yang merupakan kesepakatan bersama diantara stakeholders seperti KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian dan pemerintah melalui Mendagri untuk menghasilkan pilkada yang efektif dan outputnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana menjadi amanat dalam UU Pilkada yang menjadi kesepakatan bersama semua pihak.

“Oleh karena itu berbagai stakeholder terkait dapat saling bekerjasama dan mensingkronkan berbagai data serta menjaga integritas masing-masing”. Pungkasnya (IS)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA