
Bombana,HarapanSultra.COM | – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memacu langkah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini terlihat dari pelaksanaan rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat LPTQ pada Kamis, 7 Agustus 2025. Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pengelola PAD.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk meninjau capaian PAD dari berbagai sektor, mulai dari retribusi daerah hingga sumber penerimaan potensial lainnya. Lebih dari sekadar evaluasi angka, rapat ini fokus pada merumuskan strategi berbasis digitalisasi yang diyakini mampu meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
Dalam arahannya, Ahmad Yani menegaskan bahwa pengelolaan PAD di era sekarang menuntut adaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar setiap rupiah tercatat akurat. “Kita tidak hanya bicara soal angka, tapi juga kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah yang masuk tercatat dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa optimalisasi PAD harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Setiap rupiah dari PAD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik. Itu yang menjadi komitmen kita,” tegasnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana,Doddy A Muchlisi memaparkan perkembangan realisasi PAD hingga pertengahan tahun 2025. Ia mengakui bahwa di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib retribusi, perlunya pemutakhiran data objek pajak, dan belum optimalnya integrasi sistem pembayaran digital. Namun, ia optimistis bahwa dukungan lintas perangkat daerah akan menjadi penentu keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pj. Sekda Bombana ,Syahrun menambahkan, evaluasi ini tidak berhenti pada pertemuan formal semata. Monitoring rutin dan rapat koordinasi teknis akan menjadi agenda berkelanjutan. “Kita ingin setiap perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas, sehingga target PAD bisa tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Di antaranya percepatan integrasi data PAD ke dalam sistem digital daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PAD, serta penguatan sosialisasi kewajiban pajak dan retribusi kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperluas basis penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Dengan strategi yang lebih terarah dan kolaborasi yang solid, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan pertumbuhan PAD yang sehat dan berkesinambungan. Hasilnya diharapkan dapat menopang pembiayaan program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, hingga penguatan sektor kesehatan.







