oleh

Optimalisasi Pengawasan Internal, BPKP Lakukan Bimbingan Konseling di Busel

Read Offline:

Batauga, HarapanSultra.COM | Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan pada internal Pemerintah di Kabupaten Buton Selatan (Busel), Pihak BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Penguatan kepada Inspektorat melalui Bimbingan Konseling yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Selatan, sejak tanggal  7 sampai dengan 12 Oktober 2019.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan, Drs. Maharuddin, Selasa (15/10/2019) mengatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan Bimbingan konseling merupakan amanat Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

” Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik,” Ucap Maharuddin.

Dalam pelaksanaan Pengawasan, pimpinan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang salah satu prosesnya adalah reviu terhadap penyelenggaraan tugas dan fingsi organisasi dalam memberi keyakinan yang memadai.

” Bimbingan konseling yang dilaksanakan selama beberapa hari ini bertujuan untuk memimalisir terjadinya keselahan kesalahan yang mungkin terjadi pada saat perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Tahun 2020,” Bebernya

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pelaksanaan reviu terhadap penyusunan kebijakan anggaran adalah untuk meminimalisir masalah yang kemungkinan timbul dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dimana berdasarkan Catatan dari pihak BPKP seringnya terjadi ketidak sesuaian atau ketidak selarasan antara dokumen perencanaan sebelumnya dengan dokumen rencana kerja serta rencana kegiatan yang di sajikan dalam dokumen kebijakan Umum anggaran dan plafon anggaran sementara. (Abady Makmur)

Read Offline:

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA