Bombana, HarapanSultra.Com / Ir. H. Burhanuddin, M.Si menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Muh. Tito Karnavian yang mengumumkan perpanjangan masa jabatan sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Bombana. Surat keputusan ini diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH di Ruang Pola (Lantai 3) Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.Senin (28/08/2023)
H. Burhanuddin awalnya diangkat dan dilantik sebagai Pj. Bupati Bombana pada 24 Agustus 2022, mengikuti peraturan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang menetapkan masa jabatan Bupati/Walikota selama satu tahun yang dapat diperpanjang. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan H. Burhanuddin hingga tahun 2024 karena dianggap sukses memimpin Bombana selama periode setahun pertama.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan, penjabat yang masa jabatannya diperpanjang tidak perlu dilantik dan mengambil sumpah jabatan lagi karena sudah dilantik dan disumpah pada pengangkatan pertama.
Dalam sambutan Gubernur Ali Mazi yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Asrun Lio, terdapat tiga pesan penting,Yang pertama PJ.Bupati memiliki amanah dari pemerintah dan Pemda, sehingga wajib menyampaikan laporan kerja sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah,
“kemudian Pj. Bupati sebagai PNS aktif diharapkan mampu mendorong para PNS lain di lingkungannya untuk menjaga netralitas sebagai aparatur pemerintah dan tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilu 2024.” Jelas Asrun Lio.
” Yang terakhir Sebagai Pj. Bupati, tugas utama adalah memfasilitasi agenda nasional yang telah ditetapkan oleh presiden dan DPR untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024 serta pilkada. serentak di wilayah yang dipimpin.” Ungkapnya.
Sekretaris Daerah Asrun Lio juga mengingatkan Pj. Bupati untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah disusun bersama pemerintah pusat dan provinsi dijalankan dengan baik guna mempercepat pembangunan di semua sektor demi kesejahteraan masyarakat.
