Bombana, Harapansultra.COM | – Proses seleksi dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Daerah kini diwajibkan menyertakan instrumen profiling ideologi untuk memastikan integritas dan loyalitas pejabat terhadap Pancasila. Hal ini mengemuka dalam webinar nasional bertajuk “Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Pemerintah Daerah melalui Profiling Ideologi,” yang diikuti oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, MM, bersama staf di Kantor Bakesbangpol Kab. Bombana.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ini diikuti secara daring oleh 463 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bakesbangpol, serta Kepala BKPSDM se-Indonesia, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat basis ideologi di jajaran birokrasi.
Para narasumber nasional yang hadir—yaitu Fuad Himawan, S.H., M.M. (Direktur Advokasi BPIP RI); Irfan Idris (Direktur Pencegahan BNPT RI); Damayanti Tyastianti (KemenPANRB); Herman (Deputi PPM ASN); dan Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. (Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri)—sepakat menekankan pentingnya penguatan Pancasila sebagai filter utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam paparannya, narasumber dari BPIP RI, Fuad Himawan, menekankan bahwa profiling ideologi adalah langkah strategis. “Kita harus memastikan pejabat yang dipilih tidak hanya kompeten secara manajerial, tetapi juga memiliki komitmen penuh terhadap nilai-nilai Pancasila. Loyalitas terhadap negara tidak boleh ditawar,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari BNPT, Irfan Idris, menggarisbawahi bahwa penguatan ideologi adalah bagian integral dari pencegahan potensi radikalisme dalam lingkungan birokrasi. “Pancasila adalah benteng pertahanan terbaik kita. Dengan memperkuat ideologi ASN, kita secara langsung memperkuat ketahanan nasional dari bibit-bibit intoleransi,” tegasnya.
Kesimpulan dari webinar ini memuat tiga poin utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah:
- Konsistensi Implementasi Regulasi: Pentingnya melaksanakan regulasi dan kebijakan secara konsisten agar internalisasi nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam seluruh tahapan seleksi, promosi, dan pengangkatan pejabat.
- Peningkatan Kapasitas Ideologi: Diperlukan pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi dan kapasitas ideologi Pancasila bagi aparatur pemerintah, menjadikan nilai-nilai ini sebagai pedoman utama etika pemerintahan dan pelayanan publik.
- Kolaborasi Lintas Lembaga: Perlunya kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan instrumen profiling ideologi yang terukur, transparan, dan akuntabel. Instrumen ini harus menjadi indikator standar dalam penjaringan dan penilaian pejabat.
Melalui kegiatan ini, jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, khususnya Bakesbangpol, diharapkan dapat memperkuat komitmennya. Sekretaris Bakesbangpol Bombana, Drs. Budiman, MM, menyambut baik rekomendasi tersebut dan berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Tujuannya agar setiap aparatur daerah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dan penyelenggara negara dengan integritas tinggi dan berlandaskan ideologi negara.
