oleh

PT. SSU di Demo Warga Kabaena, Kasra Angkat Bicara

Kabaena, Harapansultra. Com-Komunitas Pemuda Kabaena (KPK) dari Ratusan mantan Karyawan Korban PHK melakukan unjuk rasa dan mendatangi dilokasi berdirinya Perusahaan Smelter, PT. Surya Saga Utama (SSU) pada Kamis dan Jum’at (19-20/12/2019) tepatnya di Kecamatan Kabaena Utara.

Diketahui, Massa yang diikut serta dalam aksi yang dipimpin oleh Penggagas Gerakan 30-S/PK adalah bekas karyawan PT.SSU dipecat secara spontan dengan alasan perusahaan tersebut mangalami kerugian yang menyebabkan tidak beroperasi.

Kedatangan mereka diperusahaan yang digadang-gadang bakal menjadi perusahaan terbaik diatas Pabrik Smelter yang terdapat di Morosi itu bukan untuk menuntut alasan pemecatan. Melainkan, masyarakat hadir adalah untuk memastikan apakah PT. SSU benar-benar berhenti.

Menanggapi aksi tersebut, Kasra Jaru Munara yang Ngakunya sebagai Direktur PT. SSU menyampaikan beberapa hal diantaranya :

Pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan beberapa penjelasan dan klarifikasi sehubungan dengan permasalahan/kemelut yang terjadi di internal PT. SSU sebagai berikut:

  1. Saya diangkat sebagai Direktur PT. SSU berdasarkan Akta Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH., MKn Nomor 69 tanggal 14 Agustus 2018.
    Pada bulan November 2018, PT. SSU terpaksa melakukan PHK terhadap 544 karyawannya dan menghentikan kegiatan operasi smelter karena kondisi keuangan dan juga harus melakukan perbaikan (upgrading) teknologi smelter. Perusahaan memperkirakan akan mampu menjalankan kembali smelter setelah enam bulan dan berjanji akan merekrut kembali karyawan yang terkena PHK.
  2. Bulan Juni 2019, beredar surat di media sosial yang ditujukan kepada kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra menggunakan kop perusahaan PT. Surya Saga Utama bernomor 003/SSU/DIR/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 yang isinya menjelaskan bahwa Sdr. Kasra Jaru Мuпаrа bukan merupakan Direktur dari РТ Surya Saga Utama. Surat ini menggunakan nama dan tanda tangan Presiden Direktur, Oleksandr Shchygrov namun setelah diklarifikasi ternyata surat tersebut tidak dubuat dan ditandatangani oleh Presiden Direktur, Oleksandr Shchygrov. Tanda tangan diduga palsu atau dipalsukan.
  3. Atas beredarnya surat palsu tersebut, pihak saya telah membuat laporan polisi di Polda Sultra TBL/210/VII/2019/SPKT POLDA SULTRA dengan perkara pemalsuan surat, fitnah dan pencemaran nama baik. Kasus ini sedang dalam tahap penyidikan.
  4. Beredarnya surat palsu tersebut diduga kuat dilakukan oleh oknum perusahaan warga negara asing karena kebencian terhadap saya yang melarang/menghalang-halangi kegiatan penjualan besi-besi smelter. Alasan saya melarang penjualan besi-besi smelter karena tindakan pemindahtangan barang-barang tersebut bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian pada Keuangan Negara tapi juga bertentangan dengan komitmen PT. SSU untuk mengoperasikan kembali smelter serta memperkerjakan kembali 544 ex-karyawan yang terkena PHK massal sebelumnya.
  5. Perlu diketahui bahwa peralatan smelter yang masuk ke Kabaena menggunakan fasilitas bebas pajak dari negara dengan tujuan investasi melalui SK dari Mentri Keuangan RI.

Oleh karena penjualan besi-besi smelter terus berlanjut, saya selaku Direktur mengeluarkan Surat Keputusan Direksi kepada manajemen PT SSU sebagai peringatan terhadap Pemindahtanganan Barang/Aset milik perusahaan.
Tanggal 31 Juli saya menerima surat dari Sdr. Mykhailo Gubanov yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. SSU yang baru. Sebelumnya Sdr. Mykhailo Gubanov menjabat sebagai Project Manager di PT. SSU.

Dalam surat yang tertanggal 23 Juli 2019 tersebut dia menjelaskan bahwa saya sudah diganti sebagai Direktur.

Namun saya tidak pernah diberitahukan (baik lisan maupun tulisan) sebelumnya oleh Pemegang Saham tentang pemberhentian saya sebagai Direktur PT. SSU.

Tanggal 7 Agustus saya membuat laporan polisi LP No. STTLP/33/VIII/2019/SPKT RES BOMBANA di Polres Bombana atas tindakan penjualan besi-besi smelter secara tidak sah. Terlapor Sdr. Mykhailo Gubanov cs. Namun sampai sekarang ini belum ada laporan perkembangannya.

Tanggal 7 Agustus 2019 saya menyurat ke PT. Surya Saga Utama untuk Klarifikasi dan Pertemuan Bipartit atas pemberhentian saya sebagai Direktur namun tidak ditanggapi.

Tanggal 15 Agustus 2019 saya menyurat ke Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mediasi PHI Tripartit yang kemudian dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra.

Setelah melalui tiga kali perundingan tripartit, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra kemudian mengeluarkan Anjuran Tertulis No. 565/868 tanggal 24 Oktober 2019 dimana secara tegas disebutkan bahwa pemberhentian saya sebagai Direktur adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi.

Tanggal 19 Agustus 2019 saya memasukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Makassar atas penggatian saya sebagai Direktur Perseroan melalui Kuasa Hukum Ombun Suryono Sidauruk & Partners. Nomor Gugatan 298/Pdt.G/2019/PN. Mks. Hingga kini proses hukum sedang berlanjut ke tahap banding di Pengadilan Tinggi Makassar.
Tanggal 23 November 2019 saya juga mebuat laporan Polisi di Polres Bombana No. LP/56/XI/2019/SPKT RES BOMBANA dengan terlapor Sdr. Askar Sharipov (WNA Tajikistan) untuk Tindak Pidana Penghinaan. Masih menunggu tindak lanjut pihak Polres Bombana.

Tanggal 24 November 2019 saya juga mebuat laporan Polisi di Polres Bombana No. LP/56/XI/2019/SPKT RES BOMBANA denagn terlapor Sdr. Ruslan Khavaldzhy (WNA Ukraina) untuk Tindak Pidana Pengrusakan. Masih menunggu tindak lanjut pihak Polres Bombana.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka pendirian saya tetap sebagai berikut:

  1. Meminta pihak terkait agar tidak melakukan pembiaran atas penjualan peralatan atau besi-besi smelter. Agar segera proses hukum pelaku penjualan besi-besi smelter agar kerugian negara bisa dikembalikan.
  2. Meminta semua stakeholder di daerah agar membantu mencari solusi agar smelter PT. SSU bisa dioperasikan kembali.
    Investasi smelter merupakan bagian mata rantai upaya pemerintah untuk menjaga Ketahanan Cadangan Mineral Nasional.

Dengan beroperasinya smelter, eks karyawan yang terkena PHK bisa bekerja kembali dan memulihkan kembali simpul-simpul ekonomi di daerah khusunya di Kabaena.

Laporan : Hir

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA