oleh

RDP Banjir Kabaena, Anggota DPRD Bombana “Semprot” Perwakilan BUMN PT. TIM

Rumbia, HarapanSultra.COM | Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana bersama tujuh dari sepuluh perusahaan tambang yang beroperasi dipulau Kabaena guna membahas penanganan pasca bencana banjir yang sempat merendam beberapa desa berlangsung sengit.

Dalam rapat yang dihadiri hampir seluruh anggota DPRD Bombana itu, terungkap bahwa tidak satupun perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena yang seratus persen patuh terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Namun salah satu yang sangat mencolok dalam RDP saat pihak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Timah Investasi Mineral (TIM) menaggapi pemaparan temuan dari Dinas  Lingkungan Hidup yang menyiratkan bahwa terjadinya banjir di Desa Baliara Selatan, Kecamatan Kabaena Barat diakibatkan oleh tidak tertibnya PT. TIM dalam menerapkan pengelolaan pertambangan yang ramah terhadap lingkungan hidup.

Menanggapi hal tersebut Perwakilan PT. TIM, Ismail menyebut bahwa Desa Baliara Selatan sebelumnya sudah sering terjadi banjir, kendati banjir kali ini diakuinya memang besar hal itu akibat tingginya curah hujan.

“Banjir kali ini lebih besar akibat tingginya curah hujan,” Ujar Ismail

Menanggapi pernyataan perwakilan PT. TIM, Anggota DPRD Bombana dari Partai Amanat Nasional, Musrif membantah keras pernyataan pihak perusahaan dengan suara bergetar dan lantang ia memastikan bahwa sebelum adanya pertambangan di daerah tersebut tidak pernah terjadi banjir besar hingga merendam rumah warga.

“Saya sangat tidak terima, saya lahir dan besar di Baliara Pak, saya tahu persis tidak pernah terjadi banjir sebelumnya,” semprot Aleg Dapil Kabaena dua periode itu.

Anggota DPRD lainnya, Mujahid menimpali bahwa sebenarnya endapan lumpur yang disebabkan oleh limbah PT. TIM merupakan pembunuhan terhadap masyarakat desa Baliara secara perlahan.

Hal ini menurut  Aleg empat periode itu, karena masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan sebab mayoritas masyarakat Baliara adalah nelayan dan petani rumput laut.

“Dulu kalau kita kekampung Bajo kita bisa dapat ikan banyak, sekarang jangan harap karena lumpur sudah sampai lutut,” kesalnya

Untuk diketahui sebelum terjadinya bencana banjir, Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup melibatkan unsur lainnya termasuk insan pers dan NJO telah meninjau lokasi PT. TIM dan merekomendasikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan agar mengacu pada dokumen RKL-RPL namun belum diindahkan.

Menjelang bedug magrib, RDP ditutup dengan penandatanganan MOU antara beberapa pelaku tambang, DPRD Bombana dan Perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang substansinya adalah dilakukan secara bersama penanganan dampak bencana dan pencegahannya secara cepat dan tepat serta komitmen perusahaan tambang untuk memenuhi tindak lanjut hasil temuan Tim Investigasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.

Laporan : Hardy

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA