oleh

RDP, DPRD dan Nelayan Bombana Hasilkan Rekomendasi

Rumbia, HarapanSultra.COM | Perairan Kabupaten Bombana yang belakangan ini diserbu oleh nelayan luar memicu masalah karena disinyalir kedatangan nelayan luar tersebut tidak memiliki izin baik dari Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sulawesi Tenggara maupun dari Dinas Perikanan Kab. Bombana.

Merespon masalah tersebut DPRD Bombana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (4/2/2019) untuk menemukan solusi sebab nelayan lokal bombana merasa terganggu oleh aktivitas nelayan dari luar yang menurut informasi dari Polairud bahwa nelayan yang berasal dari luar daerah itu tidak mengantongi izin sebagaimana diatur oleh regulasi yang ada.

RDP yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Bombana Andi Firman dihadiri oleh Wakil Bupati Bombana Johan Salim, Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Sulawesi Tenggara Ashabul, Kadis Perikanan Bombana Sarif, Kepolisian Polres Bombana dan Nelayan serta Organisasi Kepemudaan di Bombana.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan atara lain, Kepada Dinas Perikanan Bombana agar segera melakukan pendataan nelayan lokal, semua nelayan harus memiliki izin baik lokal maupun nelayan dari luar tanpa izin tidak boleh melakukan operasi, kepada nelayan yang tidak memiliki izin tidak akan diberikan BBM oleh SPBUN.

Dengan adanya keputusan tersebut DPRD Bombana meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak nelayan yang tidak memiliki izin serta SPBUN yang memberikan BBM kepada nelayan yang belum memiliki izin operasional.

Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Sultra Ashabul menjelaskan bahwa semua nelayan yang beroperasional sebaiknya memiliki izin dan pemerintah wajib membantu.

“Pemerintah harus memfasilitasi nelayan, olehnya itu nelayan harus terdaftar dengan memiliki izin agar kita tahu jumlah kebutuhan BBMnya biar mereka mudah dan lancar dalam mencari nafkah,” Jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Bombana Andi Firman mengharapkan agar diantara nelayan dapat saling menjaga agar tidak terjadi masalah.

” Saya harap nelayan dapat mentaati aturan serta saling menghargai agar tidak terjadi masalah sesama nelayan baik itu nelayan lokal maupun nelayan luar”, Urainya.

Merespon kesepakatan rapat di DPRD Bombana, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Johan Salim merencanakan akan melakukan patroli bersama pihak kepolisian di perairan Bombana untuk memastikan seluruh nelayan merasa aman dan memastikan jika nelayan telah memiliki izin operasional.

“Yah, kita akan atur waktunya untuk turun ke lapangan untuk memastikan nelayan yang beroperasi telah memiliki izin dan agar mereka merasa aman”, jelas wakil bupati Bombana (Ar)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA