oleh

Rehab Bahu Jalan Ibukota Bombana Dinilai Pemborosan Anggaran

Rumbia, HarapanSultra.COM | Proyek rehabilitasi bahu jalan ibukota Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena dinilai sebagai pemborosan anggaran dan tidak mengedepankan azas manfaat.

Salah satunya disampaikan Muh. Arham. selaku Ketua Dewan Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Daerah  dan Demokrasi (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara kepada awak media HarapanSultra.COM, selasa (10/9/2019).

Menurut Alumni Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta itu, kebijakan rehab terhadap bahu jalan yang kondisinya masih sangat baik tersebut, merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil dan tidak mengedepankan azas manfaat.

” saya tegaskan pembangunan yang baik mestinya berbasis manfaat tidak sekadar accesoris saja,” Imbuhnya

Terlebih lagi, untuk membongkar fasilitas pemerintah dan fasilitas umum, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan dan kedua hal tersebut merupakan hal prinsip dan mendasar.

” Apakah bangunan ini sudah harus direhab atau masih sangat layak dan itu sangat jelas kondisinya masih sangat baik, kemudian harus ada persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD,” Sebutnya

Untuk itu, LKPD Sultra berharap agar Pemerintah Kabupaten Bombana dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bahu jalan dalam Ibukota Bombana itu dan menfokuskan untuk merehabilitasi jalan yang kondisinya jauh lebih mendesak.

” Saya harap pekerjaan ini dievaluasi, dan¬† masih sangat banyak jalan yang kondisinya memprihatinkan yang areanya juga didalam ibu kota bombana ini,” Harapnya.

Bahu Jalan Ibukota yang Bakal Dilakukan Rehab
Bahu Jalan Ibukota yang Bakal Dilakukan Rehab

Hal senada disampaikan Zainal, Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Moronene (HIPPAMOR) menurutnya pembangunan bahu jalan baru dengan membongkangkar jalan lama yang kondisinya masih sangat layak merupakan kebijakan yang tidak efektif.

“Karena masih banyak jalan dalam kota yang rusak parah sedangkan Pemda Bombana lebih tertarik membongkar jalan yang bagus ketimbang memperbaiki jalan yang sudah lama rusak yang nota benenya sama-sama jalan dalam kota,” Kesalnya

Aktivis Mataoleo itu berharap agar Pemerintah Kabupaten Bombana serta DPRD dapat melakukan kebijakan pembangunan dari perspektif pemerataan pembangunan dan kebutuhan mendesak masyarakat. ia menyebut masih banyak ruas jalan yang jaraknya tidak begitu jauh dari ibu kota namun kondisinya sangat memprihatinkan.

Ia mencontohkan beberapa ruas jalan disekitar Ibukota yang masih belum masuk kategori layak antara lain jalan yang ada di Desa Watukalangkari dan Desa Lantowonua serta jalan di Kecamatan Mataoleo secera menyeluruh.

“Ini kecelakaan berfikir dari Pemkab Bombana, dimana letak pemerataan pembangunannya, seharusnya pemerintah dan DPRD dapat melihat skala prioritas pembangunan,” Pungkasnya

Hingga berita ini dirilis pihak dinas pekerjaan umum kab. bombana belum terkonfirmasi (IS)

 

 

 

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA