oleh

Rencana Pemkab Revisi RPJMD dan Pinjaman Daerah, DPRD Busel Konsultasikan Ke Kemendagri

Batauga, HarapanSultra.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan (Busel) Provinsi Sulawesi Tenggara tengah melaksanakan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 2017-2022 dan Rencana Pinjaman Daerah yang bakal diajukan pemerintah Kabupaten Busel.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Busel. Pomili Womal, S.Pd ketika ditemui oleh awak Media Harapan Sultra di ruang kerjanya, Rabu, (30/10/2019).

“ Saat ini, Tim Komisi I DPRD Kabupaten Buton Selatan, sedang melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meminta petunjuk secara teknis terkait rencana perubahan Perda RPJMD Kabupaten Buton Selatan untuk 2017-2022 dan rencana Pengajuan Pinjaman Daerah pada salah satu Bank,” tutur Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buton Selatan

Anggota DPRD peraih Suara hampir 2.000 di Dapil IV Kecamatan Siompu dan Siompu Barat  itu menguraikan bahwa Setidaknya terdapat dua alasan sehingga Dokumen RPJMD bakal dirubah yakni adanya Perubahan Kebijakan Pemerintah yaitu Pengalihan Tanggung jawab dan beberapa hal strategis yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan harus melakukan Penyesuaian sesuai dengan Potensi dan Masalah yang telah diidentifikasi.

” Perubahan tanggung jawab merupakan konsekuensi yang harus diikuti dan disesuaikan oleh Pemerintah Daerah termasuk Buton Selatan. misalnya urusan Pendidikan Menengah dan urusan Pertambangan serta Kehutanan yang sebelumnya diurus oleh Pemerintah Kabupaten, namun saat ini urusan tersebut sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” beber Mantan Kepala SD Lalole 2 Kecamatan Siompu itu.

Secara khusus bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terdapat hal yang mendasar yang harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan Masalah yang ada di daerah itu termasuk Kebijakan Sektor Pariwisata.

” Dimana Sebelumnya urusan Pariwisata ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sementara saat ini Pariwisata dan kebudayaan telah terpisah dan masing masing mengurus bidang sendiri sendiri,” Ucapnya

Sementara itu lanjut Anggota Legislatif yang akrab dengan sapaan Pomili, terkait Rencana Pinjaman Daerah yang rencananya bakal diajukan persetujuanya ke DPRD, Pihaknya menguraikan bahwa pada prinsipnya DPRD dapat memahami keinginan Pemerintah Daerah selama Pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan Pembangunan yang mendesak di Kabupaten Buton Selatan.

“ Terhadap Rencana Pinjaman Daerah yang rencana akan diajukan persetujuanya ke DPRD, pada prisnsipnya dapat memahami keinginan Pemerintah Daerah selama Pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan Pembangunan yang mendesak di Kabupaten Buton Selatan.” Pungkasnya (Abady Makmur)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA