oleh

Sejam Pasca Ucapkan Sumpah Jabatan, DPRD Bombana Sepakati Kontrak Politik Bersama Barisan Mahasiwa/Pemuda Kabaena

-Harapan, Head Line-11.458views

Bombana, Harapan Sultra. Com-Usai mengikuti pengambilan Sumpah Jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana Priode 2019-2024  pada Selasa (01/10/2019) bertempat di Aula kantor Bupati Bombana, Ketua bersama Wakil Ketua Dewan Sementara, Saudara Arsyad bersama wakilnya Ardi dan Iskandar langsung menandatangi Kontrak Politik yang sampaikan secara terbuka oleh Aliansi Mahasiswa-Pemuda Kabaena Bersatu.

Diketahui, DPRD Kabupaten Bombana pada priode 2019 hingga 2014 kedepan dipimpin sementara oleh Politisi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Arsyad S.Pd Dapil II Bombana yang dibantuh oleh Wakil Ketua dari Kader Partai Amanat Nasional (PAN), Ardi.A dan juga Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil V atas nama Iskandar.

Ketiga pemegang tongkat kepempinan institusi perwakilan rakyat Bombana itu ikut bertanda tangan diatas dua buah Materai yang disaksikan oleh Wakil Bupati dan para penggagas Gerakan 30 September Pemuda Kabaena (G30SPK).

Adapun Gambaran umum kontrak Politik yang diajukan oleh Koalisi Mahasiswa Pemuda Kabaena yang diperdengarkan langsung oleh salah satu penggagas G30SPK, Muh. Arham, diantaranya adalah pembentukan alat kelengkapan DPRD Bombana, pemaksimalan tiga fungsi DPR, meminta DPRD bersama Pemda Bombana untuk maksimalkan fungsi pelabuhan Very baik Ibu kota Kabupaten maupun yang bertempat di Pising Kabaena Utara.

Selain itu, atas dasar Garakan yang terbangun akibat kondisi jalan se-pulau Kabaena yang sangat memprihatinkan, maka pada Kontrak Politik itu lebih menuntut agar DPRD serta Pemda Bombana untuk menjadi titik fokus pembangunan.

Keterangan Gambar: Mahasiswa Pemuda Kabaena saat melakukan unjuk rasa di depan Tugu Brimob Bombana.

Seperti yang sampaikan Jendral Lapangan G30SPK Kemarin bahwa DPR harus segara buat Perda tentang Pengelolaan CSR Pertambangan dan segala Anggaran serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melekat pada SKP untuk dihapuskan dan dialihkan di pembangunan jalan raya Kabaena.

“Anggara Dana Desa besar nilainya, jadi itu saja yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau untuk dana anggaran pemberdayaan yang melekat pada dinas-dinas dihapus saja dan dialihkan pada pembangunan jalan raya khusus di pulau kabaena”, ucap Amsar.

Tanggapi usulan dan kontrak politik tersebut, Arsyad, Ardi dan Iskandar pastikan akan melakukan pengawalan dan ikut memperjuangan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kabaena khususnya.

Laporan: Hir

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA