oleh

Pelantikan Camat Polinggona Oleh Plt.Bupati Kolaka Diduga Inkonstitusional

-Harapan-1186views

Kolaka,HarapanSultra,COM / Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Kolaka menyoroti pelantikan Camat Polinggona oleh Plt. Bupati Kolaka H. Muh. Jayadin yang diduga inkonstitusional. Pasalnya, pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024, sedangkan masa jabatan Plt. Bupati Kolaka berakhir pada tanggal 14 Januari 2024.

Ketua IPPM Kolaka Ekhy mengatakan, pelantikan Camat Polinggona seharusnya dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 bersamaan dengan pelantikan pejabat lainnya di Aula SMS Berjaya. Namun, karena alasan yang tidak jelas, pelantikan Camat Polinggona tertunda dan baru dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 di Ruang Tamu Bupati Kolaka.

“Kami menemukan ada beberapa pejabat yang belum dilantik. Salah satunya Camat Polinggona. Camat Polinggona yang dilantik susulan pada Senin 15 Januari 2024 oleh Plt. Bupati Kolaka H. Muh. Jayadin yang secara legalitas masa jabatan beliau telah berakhir pada tanggal 14 Januari pukul 00:00. Sehingga secara peraturan perundang-undangan Camat Polinggona tidak sah menjalankan tugas atau dalam hal ini inkonstitusional,” ujar Ekhy.

Ekhy menambahkan, pelantikan Camat Polinggona oleh Plt. Bupati Kolaka bertentangan dengan Surat Keputusan Plt Bupati Kolaka No. 188.45/19/2024, Tanggal, 11 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka. Surat keputusan tersebut menetapkan nama-nama pejabat yang dilantik pada tanggal 11 Januari 2024, termasuk Camat Polinggona.

“Kami dari IPPM Kolaka sangat menyayangkan pelantikan yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kolaka, di luar dari batas masa jabatan beliau. Sebab dari seluruh peraturan perundang-undangan bahwa keabsahan seorang ASN dalam menduduki salah satu posisi di pemerintahan adalah terhitung saat ia dilantik. Namun temuan kami Camat Polinggona dilantik di luar dari masa tugas Plt. Bupati Kolaka. Sehingga kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Bapak Tito Karnavian untuk segera mengevaluasi hal ini,” tegas Ekhy.

IPPM Kolaka berharap agar pelantikan Camat Polinggona segera dibatalkan dan dilakukan ulang oleh pejabat yang berwenang. IPPM Kolaka juga mengingatkan agar Plt. Bupati Kolaka tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat Kolaka.

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA