Bombana ,HarapanSultra.COM | – Bencana banjir kembali melanda Kabupaten Bombana dan memicu kritik tajam dari Anggota DPRD setempat, Yudi Utama Arsyad, terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia menilai BPBD tidak efektif dalam menangani bencana, hanya melakukan kajian berulang tanpa aksi nyata di lapangan.
“Tugas BPBD hanya gaji cepat saat banjir, ya?! Kajian terus, realisasinya mana?” ujar Yudi dalam rapat DPRD dengan nada geram.
Menurut Yudi, selama dua tahun terakhir, BPBD hanya hadir saat banjir untuk melakukan dokumentasi dan kajian, tanpa ada upaya nyata dalam mencegah maupun menanggulangi bencana secara tuntas. Ia bahkan menyarankan agar Kepala BPBD Bombana segera mengundurkan diri jika tidak mampu bekerja secara efektif.
Yudi menilai keberadaan BPBD hanya sebatas formalitas. Setiap kali banjir datang, kata dia, BPBD turun ke lapangan hanya untuk mencatat dan berfoto, lalu menghilang tanpa ada tindak lanjut. Ia menyoroti peristiwa banjir di Poleang Utara tahun lalu, yang merendam lebih dari 200 rumah, namun tidak diikuti dengan solusi konkret.
“BPBD datang, dokumentasi, lalu hilang. Kalau begitu, buat apa ada BPBD? Biar Dinas PU saja yang tangani,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa anggaran BPBD tergolong besar, namun hasilnya tak terlihat nyata di masyarakat. “Sudah dua tahun hanya kajian, masyarakat masih terendam. Kalau tidak bisa kerja, lebih baik mundur. Tidak rugi daerah ini,” tandasnya.
Berdasarkan regulasi nasional, BPBD memiliki tanggung jawab strategis dalam menangani bencana secara menyeluruh. Tugas dan fungsi BPBD meliputi:
- Pemetaan risiko bencana dan penyusunan rencana kontinjensi.
- Koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana.
- Tanggap darurat saat bencana, termasuk evakuasi dan bantuan logistik.
- Edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat.
- Evaluasi dan pelaporan pascabencana secara transparan.
Namun, menurut Yudi, semua itu belum dijalankan maksimal di Bombana. Ia menegaskan bahwa BPBD seharusnya menjadi lembaga yang tanggap dan proaktif, bukan sekadar birokrasi tanpa aksi.
Keluhan Yudi juga mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat. Banyak warga yang harus mengungsi, kehilangan harta benda, hingga anak-anak yang tak bisa bersekolah. Di beberapa titik, air setinggi lutut masih menggenangi rumah warga.
Warga berharap ada perubahan nyata dari pemerintah daerah, khususnya BPBD, yang selama ini dianggap lambat merespons dan minim solusi. Mereka membutuhkan aksi cepat dan solusi jangka panjang, bukan hanya kehadiran saat dokumentasi.
Yudi menutup pernyataannya dengan harapan agar BPBD segera dibenahi. Ia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga tersebut, baik dari sisi perencanaan, penggunaan anggaran, hingga keberpihakan terhadap masyarakat terdampak.
“BPBD bukan tempat latihan polisi-polisian. Ini lembaga penyelamat rakyat saat darurat. Harus hadir saat rakyat butuh, bukan hanya saat kamera menyala,” ujarnya.
Banjir di Bombana bukan sekadar bencana alam—ini krisis yang sudah berulang. Jika tidak ditangani dengan serius, bukan hanya air yang akan merendam rumah warga, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
