Bombana, harapansultra.com | — Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Exit Meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut menjadi tahapan akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana, di Ruang Rapat Tina Orima, Kantor Bupati Bombana, Kamis (30/04/2026).
Kegiatan itu dipimpin langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta Kepala Bidang Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Falihin.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala perangkat daerah beserta jajaran terkait yang selama ini terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Kehadiran para pejabat daerah tersebut mencerminkan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
Exit Meeting menjadi bagian penting dalam tahapan pemeriksaan laporan keuangan daerah karena berfungsi sebagai forum penyampaian hasil sementara pemeriksaan sekaligus evaluasi terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah memperoleh gambaran mengenai berbagai catatan, rekomendasi, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Dalam arahannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menilai proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai proses administratif semata, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Exit meeting ini bukan sekadar penutup dari proses pemeriksaan, namun menjadi momentum penting untuk memperbaiki kekurangan serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Burhanuddin.
Ia menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih serius dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa.
Bupati juga berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat segera melakukan konsultasi dan koordinasi terkait rekomendasi hasil pemeriksaan agar setiap catatan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
“Seluruh perangkat daerah harus menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Burhanuddin, konsistensi dalam memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah penting untuk mempertahankan capaian positif yang selama ini telah diraih Pemerintah Kabupaten Bombana.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Falihin, menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurutnya, tindak lanjut yang cepat dan tepat akan berdampak positif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan daerah dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pemeriksaan juga bertujuan mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan kualitas administrasi keuangan dalam setiap program pembangunan.
Suasana exit meeting berlangsung serius namun tetap kondusif. Para kepala perangkat daerah tampak mencermati berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Bombana menilai proses pemeriksaan tersebut sebagai bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Melalui kegiatan exit meeting tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
