oleh

Ancaman DPRD Muna Membentuk Pansus ditanggapi Santai Bupati Muna

MUNA, HarapanSultra.COM | Ancaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Sulawesi Tengggara (Sultra) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas proyek penimbunan laut motewe yang disinyalir tidak mengantongi dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dinilai berbagai pihak hanya Gertakan untuk menakut-nakuti Pemkab saja, pasalnya hingga saat ini (28/11/2018) pansus tersebut belum juga terbentuk.

Menanggapi rencana DPRD tersebut, Bupati Muna, LM. Rusman Emba, ST kepada Awak Media HarapanSultra.COM (27/11/2018) justru menanggapi santai dan mempersilahkan para politisi perwakilan rakyat itu untuk membentuk Pansus Proyek Penimbunan Laut Motewe.

“itu wewenang mereka, saya persilahkan kalo Dewan (DPRD.red) mau membentuk Pansus” Kata Rusman

Sementara itu, Ketua Komisi III, Awaludin belum mau berkomentar soal rencana pembentukan Pansus, karena hal tersebut masih akan dibicarakan di internal DPRD Muna.

“Kita masih akan bicarakan di internal dulu, ” singkatnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Muna, Abdul Radjab Biku yang dikonfirmasi (27/11/2018) menjelaskan bahwa pembentukan Pansus memiliki mekanisme yang harus dilalui dan harus ada usulan dari para anggota dewan baik itu atas nama komisi atau pribadi-pribadi, setelah itu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus).

” Pada Prinsipnya sebagai pimpinan, kami hanya menunggu, kalau ada usulan, kita proses. Tapi sampai saat ini belum ada usulan itu,” Ujarnya

Lanjut Politisi PAN itu, yang harus dilakukan sebelum mengusulkan pembentukan Pansus adalah komisi yang membidangi persoalan itu seharusnya melakukan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini yaitu Dinas PU. Setelah itu, untuk mengetahui kondisi dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

“Dari rapat kerja dan kunjungan lapangan itu, bisa diketahui apa saja pokok masalahnya. Kalau layak untuk di Pansus, maka dibentuklah. Tapi, semua itu masih akan dibahas di rapat Banmus,” ucapanya. 

Dikatakan, persoalan reklamasi pantai Motewe, menurut Radjab, dewan sama sekali tidak punya niatan untuk menghalangi pembangunan yang dilakukan Pemkab, hal itu karena anggaranya sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 telah disepakati bersama.

“Kita hanya bicara administrasi. Kalau lengkap, silahkan jalan, ” tutupnya.  

 

Pewarta : Borju.

Editor     : Idris

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA