Bombana, HarapanSultra.COM | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, yang terlaksana di Gedung Tanduale Kantor Bupati Bombana, Kamis (25/02/2023)
Pj. Bupati Bombana, Burhanuddin dalam sambutannya mengingatkan agar dalam penyusunan program-program di daerah harus menyesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
” Yang harus di ingat, kembangkan potensi kita melalui perencanaan pembangunan, jangan buat perencanaan yang susah dijangkau, secara teori bagus tapi sulit dijangkau,” ujar Burhanuddin.
Mantan Pj. Bupati Konawe Kepulauan itu meminta semua pihak untuk menjadikan kesempatan Musrenbang Desa, Kecamatan hingga Kabupaten sebagai media kolaborasi stakeholder untuk mensejahterakan masyarakat dan menjawab masalah yang dihadapi.
“Ayo mulai perencanaan yang mudah direalisasikan, melihat sasaran pembangunan secara objektif dan sesuaikan dengan data yang akurat,” cetusnya
Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim mengatakan, Forum Konsultasi Publik RKPD ini menjadi pondasi penetapan APBD Bombana. Olehnya itu, pihaknya mengharapkan kolaborasi dan kerjasama dalam menyusun program-program yang sesuai dengan cita-cita Undang-Undang yakni untuk kesejahteraan masyarakat.
“Setelah tahapan forum konsultasi ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan musrenbang secara bertahap dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dimana dari usulan-usulan yang diterima dari masyarakat ditampung dan di analisa baik-baik mana yang menjadi priotitas utama,” beber Husrifnah.
Untuk diketahui bersama pada penyusunan RKPD Bombana tahun 2024, pemerintah menetapkan sasaran pembangunan daerah dalam empat skala prioritas yaitu Prioritas I yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan kenektivitas antar wilayah dalam upaya penataan wajah kota dan pemerataan hasil pembangunan, Prioritas II yaitu peningkatan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis peningkatan nilai tambah sektor keunggulan daerah, Prioritas III yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan di daerah dan Prioritas IV yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan publik berkualitas.
Pewarta : Muh. Adnan
