Kendari, Harapansultra.COM | – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mencatatkan prestasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih peringkat kelima dalam kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara tahun 2026 dengan nilai 74,533. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling pada malam penutupan Harmoni Sultra 2026 di Venue Utama MTQ Kendari, Senin malam (27/4/2026).
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penghargaan IPKD juga menjadi bentuk pengakuan atas konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bombana.
Suasana malam penutupan Harmoni Sultra 2026 berlangsung meriah dengan dihadiri kepala daerah, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Di tengah rangkaian kegiatan budaya dan pembangunan daerah, penghargaan IPKD menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian karena dinilai sebagai ukuran penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efektif, dan bertanggung jawab.
“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan akuntabel,” ujar Burhanuddin.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah agar semakin tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Bombana,” katanya.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pelaporan keuangan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Prestasi yang diraih Bombana menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola birokrasi di daerah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Selain fokus pada pengelolaan keuangan, pemerintah daerah juga terus mengembangkan program pembangunan di berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh program tersebut diarahkan agar selaras dengan prinsip efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan.
Penghargaan IPKD ini juga menjadi sinyal positif bagi masyarakat dan investor bahwa Kabupaten Bombana memiliki komitmen kuat dalam menciptakan sistem pemerintahan yang sehat dan terpercaya. Tata kelola keuangan yang baik dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Di sisi lain, Harmoni Sultra 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi budaya dan potensi daerah, tetapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah provinsi memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai bidang pemerintahan.
Keberhasilan Bombana masuk dalam lima besar IPKD Sulawesi Tenggara menjadi bukti bahwa daerah tersebut mampu bersaing dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bombana pun berkomitmen menjaga konsistensi tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan sistem pengawasan, dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah.
Capaian ini sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat Bombana agar pembangunan daerah terus berjalan lebih baik, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, pemerintah daerah optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.
