oleh

Bupati Busel Perintahkan Kepala OPD Berkantor di Gedung Wisata.

Read Offline:

Batauga, HarapanSultra.COM | Dalam rangka menindaklanjuti Surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, tentang evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2019, Pemerintah Kabupaten Buton selatan menggelar rapat koordinasi di Gedung Wisata, yang dipimpin langsung Plt. Bupati Buton Selatan, H. Laode Arusani, Rabu, 16 Oktober 2019.

Untuk mengefektifkan Pencermatan hasil Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 berdasarkan rekomendasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Buton Selatan itu memerintahkan kepada semua Kepala Satuan perangkat Daerah Kabupaten Buton selatan untuk berkantor di Gedung Wisata  Batauga.

” Saya perintahkan kepada semua Kepala Satuan perangkat Daerah Kabupaten Buton selatan untuk berkantor di Gedung Wisata sampai selesainya tugas kita, Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, juga saya perintahkan untuk mengabsen para Kepala OPD yang tidak hadir dan segera laporkan kepada saya” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah, Vivianti Nafii, S.Pi, mengungkapkan bahwa berdasarkan Surat keputusan Gubernur yang menegaskan bahwa paling lambat 7 hari pasca diterbitkanya Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2019 Pemerintah daerah dan DPRD harus menindaklanjuti Rekomendasi dimaksud

“Selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Angaran 2019,” tambah Plt Kadis yang digadang gadang bakal mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi untuk Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton selatan itu”

Selain beberapa rekomendasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur itu tambahnya, terdapat pula beberapa hal yang harus dipertimbangkan  oleh Panitia anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD.

” Yakni agar Mempertimbangkan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui tender, mengingat waktu sangat singkat dan Pengajuan SPM paling lambat 1 Nopember 2019. selain itu,  bahwa hasil perbaikan atas rekomendasi Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat harus diterima oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2019,” Pungkasnya (Abady Makmur)

Read Offline:

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA