oleh

Dinas Transnaker Bombana Gagas Raperda Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Bombana, HarapanSultra.COM | Menyikapi banyaknya keluhan tenaga kerja lokal dan pencari kerja (pencaker) tentang permasalahan perlindungan tenaga kerja lokal pada perusahaan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana (Distransnaker) menggagas dengan merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bombana.

“Raperda ini digagas sejak Bulan April 2020, dan saat ini draftnya sudah rampung, lengkap dengan penjelasan pasal per pasal dan diharapkan tahun ini sudah bisa dibahas di DPRD dan disahkan menjadi Peraturan Daerah”, ujar Kadis Transnaker Kabupaten Bombana Drs. Mohamad Subur, M.Si. di ruang kerjanya (Selasa, 02/03/2021).

Selaras dengan pernyataan Kadis, Sekretaris Dinas Transnaker Musmuliadi, SH selaku salah satu penggagas sekaligus penyusun Raperda tersebut menjelaskan maksud dan tujuan dibuatnya yaitu Perda tersebut sangat penting bagi Pemda dan Masyarakat Bombana karena dapat menjadi payung hukum (legal standing) dalam mengawasi para pemberi kerja serta mengatasi keluhan dari para pencaker dan tenaga kerja, juga dapat menjadi solusi mengatasi pengangguran dengan memberdayakan tenaga kerja lokal.

“Raperda ini disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, mulai dari yang paling tinggi UUD 1945 sampai tingkatan paling bawah, termasuk diatasnya ada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena Raperda ini dirancang sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, maka aka nada penyesuaian, itupun setelah diterbitkan Peraturan Pelaksanaan dari UU Cipta Kerja tersebut yang sampai saat ini terkait perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal belum ada”, jelas Jebolan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu.

“Perda tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Bombana sangat penting karena selain sebagai payung hukum Pemda Bombana dalam pembinaan dan pengawasan masalah ketenagakerjaan, juga bermanfaat bagi masyarakat pekerja dan pencari kerja karena didalamnya mengatur tentang hak-hak pekerja saat bekerja dan saat purna kerja”, tutup Mantan Camat Kabaena Barat itu.

Pewarta : Muh. Adnan

 

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA