Bombana, Harapansultra.COM | – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah dan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Kamis, 2 April 2026.
Kegiatan entry meeting tersebut diikuti Wakil Bupati Bombana, seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bombana, Direktur BLUD RSUD Kabupaten Bombana, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari masing-masing perangkat daerah.
Pelaksanaan pemeriksaan terinci LKPD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 112/B/ST/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor BPK.
Pemeriksaan terinci LKPD menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kegiatan itu, Plt. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, M.M, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh kelancaran proses pemeriksaan, termasuk menyiapkan berbagai kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan tim pemeriksa.
“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan terinci LKPD Tahun Anggaran 2025. Seluruh kebutuhan data, dokumen, maupun fasilitas yang diperlukan tim pemeriksa akan kami siapkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurut Budiman, partisipasi DPPKB dalam kegiatan entry meeting tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perangkat daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Ia mengatakan, pemeriksaan keuangan daerah bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.
“Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Karena itu, kami memandang proses pemeriksaan ini sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab,” katanya.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyajikan data dan laporan keuangan secara lengkap, tepat, dan sesuai standar yang berlaku agar proses audit berjalan efektif.
Selain memastikan kepatuhan administrasi, pemeriksaan LKPD juga bertujuan menilai efektivitas pengelolaan anggaran daerah serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan entry meeting tersebut menjadi forum awal bagi tim pemeriksa BPK dan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pemeriksaan, kebutuhan dokumen, hingga teknis pelaksanaan audit di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Bombana melalui seluruh perangkat daerah juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama secara maksimal selama proses pemeriksaan berlangsung.
Kehadiran seluruh kepala perangkat daerah, pejabat penatausahaan keuangan, hingga pejabat pembuat komitmen menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung proses audit yang dilakukan BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum evaluasi bagi masing-masing perangkat daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
Pemerintah daerah berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bombana.
Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah optimistis pelayanan publik dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan tim pemeriksa BPK, proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat berlangsung lancar, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
