oleh

DPRD Dorong Pemkab Bombana Tingkatkan Kualitas Kontraktor Lokal

Bombana, HarapanSultra.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong Pemerintah Kabupaten Bombana mengambil langkah aktif meningkatkan kualitas daya saing kontraktor lokal agar mampu bersaing dalam proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketua DPRD Bombana, Arsyad, S.Pd mengatakan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional (Gapensi) dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bombana terungkap bahwa salah satu faktor perusahaan lokal jarang memenangkan tender karena dengan penggunaan sistem berbasis online saat ini sangat jauh berbeda dengan sistem tender sebelumnya yang masih manual.

” Tadi diakui oleh teman teman kontraktor bahwa mereka kewalahan dengan sistem baru ini yang serba online, jadi ini merupakan tantangan kita agar mencarikan jalan keluar agar mereka bisa bersaing dengan perusahaan dari daerah lain,” ujar Arsyad, Rabu (10/03/2021).

Salah satu yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten lanjut Ketua Partai Nasdem Bombana itu, yaitu melakukan pelatihan kepada para pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

“Dengan pelatihan itu kita dorong agar perusahaan lokal bisa lebih hebat dari perusahaan dari luar,” jelas Ketua PSSI Bombana itu.

Pada kesempatan tersebut tambahnya juga ada usulan agar dibuat Panitia Khusus (Pansus) terkait adanya dugaan permainan pengaturan pemenang tender yang terjadi di UKPBJ Bombana.

“Permintaan itu akan kita kaji dan bawa ke forum paripurna dan memang jika Pansus ini jadi dibentuk tentu tujuannya agar kecurigaan kecurigaan selama ini bisa terbuka semua,” tutup Aleg dua Periode itu.

Ditempat yang sama Ketua Gapensi Kabupaten Bombana, Hasanudin mengatakan setelah membawa persoalan matinya 79 perusahaan lokal karena dugaan tidak mampu memenangkan tender atau mendapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ke DPRD maka ia menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut untuk dicarikan solusi oleh lembaga yang merupakan perwakilan masyarakat Kabupaten Bombana itu.

“Saya serahkan sepenuhnya ini ke DPRD, tadi juga ada usulan agar dibuatkan Perda yang melindungi kepentingan kontraktor lokal,” singkat Bung Acang sapaan akrabnya.

Dikonfirmasi terpisah Pelaksana Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bombana, Harno mengatakan unit yang dipimpinnya itu terbuka setiap saat kepada para kontraktor jika membutuhkan informasi atau berkonsultasi terkait proses, mekanisme dan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses tender.

“Ini yang kurang dimanfaatkan oleh teman teman Kontraktor Lokal sehingga kita harap momentum ini dapat menjadi perbaikan untuk kita semua,” jelas Harno.

Ditanya terkait wacana pembuatan regulasi yang melindungi kepentingan pengusaha lokal bidang jasa konstruksi ia menyebut hal itu sah sah saja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

“Karena setau saya itu sudah ada dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) namun itu tidak mengkhususkan pada perusahaan lokal, ia sifatnya umum. Kecuali di Provinsi Papua, disana berlaku khusus tidak bisa KSO dengan perusahaan luar Papua itupun karena diatur dalam Perpres,” Pungkasnya.

Pewarta : Muh. Adnan

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA