oleh

HUT ke 47, PPNI Bombana Soroti Kesejahteraan Perawat

Bombana, HarapanSultra.COM | Momen peringatan Hari Ulang Tahun ke 47 tahun, tanggal 17 Maret 2021 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Bombana menilai kesejahteraan perawat di daerah itu masih perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

Kepada awak media HarapanSultra.COM, Rabu (17/3/2021) Ketua DPD PPNI Bombana, Satar, SKM., M.Kes mengatakan dengan tugas yang diemban Perawat sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dituntut selalu profesional dan memberikan pelayanan terbaik, namun hal itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan mereka yang sebagian besar masih jauh dari kata sejahtera.

ASN yang bertugas di salah satu Puskesmas di Bombana itu mengatakan, salah satu faktor minimnya tingkat kesejahteraan perawat sebagian besar disebabkan karena masih banyak perawat yang bekerja sebagai tenaga sukarela atau volunteer.

“Jumlah anggota kami mencapai 566 orang, dengan rincian sekitar 235 PNS dan 331 masih honorer,” ujar Satar.

Menurutnya berkaitan dengan kesejahteraan perawat sebenarnya sudah ada perhatian dari Pemerintah namun hal itu dinilai belum bisa meningkatkan kesejahteraan perawat, untuk itu ia berharap ada insentif dari pemerintah daerah kepada perawat sukarela yang bekerja di puskesmas.

“Keberadaan perawat sukarela di puskesmas bisa di bilang tulang punggung pemberian pelayanan kesehatan ke masyarakat,” bebernya

Sementara pada perawat yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia menilai meskipun saat ini telah mendapatkan patokan gaji rutin dan tunjangan fungsional perawat namun jumlahnya tidak memenuhi bila dibandingkan kebutuhan finansial mereka untuk pengembangan profesi.

“Profesi sebagai perawat dibutuhkan sekolah secara khusus, ada izin dari otoritas terkait, peningkatan kompetensi, hingga lingkup kode etik,” imbuhnya.

Di usia PPNI yang memasuki 47 tahun ini, masih ada beberapa kasus diskriminasi dan pelecehan yang di terima oleh perawat di Bombana, masalah masalah tersebut selalu di tangani oleh PPNI dan jika berkaitan dengan profesi akan di advokasi lebih lanjut.

“Di dalam AD/ART kami sudah mengatur yang mana kasus bisa di advokasi dan yang mana kami serahkan ke instansi yang berwenang,” tambah Satar.

Diakhir wawancara Ketua PPNI Bombana itu berharap agar kedepannya Pemerintah Daerah dapat lebih sejalan dan searah dengan PPNI dalam upaya peningkatan kesejahteraan perawat yang ada di Kabupaten Bombana.

Pewarta : Muh. Adnan

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA