Makassar, Harapansultra.com | Hilangnya Kabar terkait Rencana Pemekarana CDOB Kepulauan Kabaena, Sulawesi Tenggara dari Pemerintah Pusat, Panitia Bahkan DPR Tingkat Kabupaten hingga Provinsi memancing kritikan dari Mahasiswa Makassar asal Pulau Kabaena yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kabaena Makassar (HMKM).
Setelah menggelar aksi dengan menuntutan kepastian Tanggapan Pemerintah Pusat, Presiden RI dan Mentri Dalam Negeri terhadap keinginan Masyarakat kabaena Memisahkan diri dari Kabupaten Bombana di Makassar dan diJakarta beberapa hari lalu, rencana akan dikawal di Pusat Hingga dapatkan Titik terang.
menghadiri pertemuan Konsolidasi dan manifesto politik Forkonas Pemekaran Wilayah CDOB seluruh Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019 lalu, Ketua HMKM sesalkan ketidakhadiran perwakilan Pemda Bombana dan panitia CDOB Kep. Kabaena
“Semestinya dalam rapat Koordinasi Seperti ini baik Panitia Pemerkaran maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana harus hadiri supaya ditahu apakah serius tidak perjuangkan Daerah Kita,” Ujarnya.
Selain itu, Fandi Juga menuturkan bahwa jawaban atas Tuntutan masyarakat soal pemekaran ini hanya berbuah janji palsu.
“Kita sudah bosan mendengar janji palsu oleh Presiden untuk penerbitan PP Desertada dan Petada. DPD RI sudah berapa kali menyurat ke Presiden namun belum pernah direspon sama sekali. Maka dari itu kami siap melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara, ungkap Ketua HMKM, Fandi melalui Via WhatsApp (Rabu, 27/3/2019).
Mahasiswa Jurusan teknik civil fakultas teknik UMI itu mengharapkan kepada Pemda, Panitia CDOB Kep Kabaena serta seluruh mahasiswa sepulau Kabaena untuk bersama-sama memikirkan upaya yang tepat agar pemekaran ini mampu direalisasikan sesuai dengan cita-cita. (*)
