Bombana, HarapanSultra.COM | Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung oleh Plh. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BKP-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M.,Ak.,CA Kepada Pemerintah Kabupaten Bombana yang di wakili oleh Wakil Bupati Bombana Johan Salim SP.,MM. dan Ketua DPRD Bombana Arsyad, S.Pd merupakan “Kado Manis” di Akhir masa Jabatan Tafdil-Johan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Selasa, 31 Mei 2022.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara itu merupakan penghargaan ke sembilan kali berturut-turut yang diterima Pemkab Bombana.
Atas capaian yang diperoleh, Wakil Bupati Johan Salim mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bombana, serta kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih di lingkup Pemkab Bombana yang sudah bekerja secara jujur, transparan dan akuntabel.
”Alhamdulillah, Bombana kembali mendapatkan predikat WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,” ujar Johan Salim.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim dari BPK yang telah memeriksa selama kurang lebih dua bulan termasuk juga arahan-arahan agar ke depannya lebih baik lagi.
Ditempat yang sama Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP menambahkan capaian Opini BPK atas LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektivitas sistem pengendalian intern.
“Alhamdulillah Kabupaten Bombana mampu mempertahankan Opini WTP dari BPK-RI selama sembilan kali secara berturut-turut,” ujar Muslihin.
Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M.,Ak.,CA mengungkapkan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.
“Namun, bukan berarti kebal terhadap kasus -kasus yang berkaitan dengan korupsi, jadi kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan,” ucapnya.
Pada proses pemberian penghargaan WTP ini, Wakil Bupati Bombana dan Ketua DPRD Bombana Arsyad, S.Pd didampingi Sekertaris Daerah Kabupaten Bombana Drs.Man Arfa, M.Si., Asisten III Setda Bombana Ridwan S.Sos.,M.PW, Kepala Inspektorat Bombana Muslihin, SP bersama Kepala BKD Bombana H. Engki, SE,M.Si.
Pewarta Muh. Adnan
