Bomban, HarapanSultra.COM | Rapat pembahasan penetapan tapal batas wilayah Kecamatan Kabaena Tengah dan Kecamatan Kabaena Timur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Man Arfah tidak berlangsung mulus dan lancar.
Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Bupati Bombana, Rabu (2/3/2022) sempat diwarnai aksi walk out dari dua peserta rapat yang kemudian diketahui adalah Pj. Kades Lengora dan Pj. Kades Lengora Pantai, Kecamatan Kabaena Tengah.
Jalannya rapat kemudian semakin tidak kondusif akibat keributan dari massa aksi Aliansi Peduli Kabaena (APK) yang dikomandoi oleh Bung Ahmad Sumina.
Pihak Kepolisian dari Polres Bombana pun dengan cepat menetralisir keadaan sehingga suasana kembali baik dan sejuk. Namun, Sekda Bombana Man Arfa selaku pimpinan rapat langsung menyampaikan bahwa bahasan penetapan tapal batas Kecamatan Kabaena Tengah dipending.
“Saya putuskan bahwa pembahasan penetapan terkait tapal batas kecamatan Kabaena Tengah kita pending”, tegas Sekda Bombana di hadapan masa aksi.
Terkait sikap Pemda Bombana yang disampaikan oleh Sekda tersebut, Ketua DPD KNPI Bombana Muh. Arham yang juga terlihat sejak pagi hari bersama masyarakat Kabaena di Area Kantor Bupati mengatakan bahwa sikap Sekda adalah keputusan yang jenius dan sangat tepat.
“Keputusan Pemda untuk menangguhkan penetapan tapal batas Kecamatan Kabaena Tengah yang disampaikan Pak Sekda adalah sikap yang jenius dan sangat tepat, untuk apa buru-buru ditetapkan (tapal batas) jika masih ada hal-hal yang merupakan tugas tim kerja yang mungkin belum sempurna dilaksanakan di lapangan”, jelas Arham.
Arham menuturkan bahwa tidak ada doktrin yang sangat mendesak untuk segera menetapkan tapal batas Kecamatan Kabaena Tengah sementara ada beberapa catatan tugas yang harus dilaksanakan oleh Tim Kerja di lapangan yang belum terlaksana secara maksimal.
“Ada informasi dari masyarakat Kecamatan Kabaena Tengah yang hari ini hadir, bahwa ada beberapa penyampaian dalam rapat awal soal pembahasan tapal batas yang tidak maksimal dilaksanakan oleh Tim Kerja di lapangan,” ungkapnya.
Pembahasan tapal batas yang dinilai tidak maksimal antara lain sosialisasi kepada masyarakat dan menghimpun secara komrehensip informasi dari tokoh masyarakat dan tokoh adat terkait batas alam yang menjadi tanda batas wilayah.
“Jadi dengan dipendingnya penetapan ini maka Tim Kerja akan memiliki waktu yang cukup untuk menyempurnakan kinerjanya”, beber Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Arham menambahkan jika semua yang merupakan keputusan rapat awal dilaksanakan dengan baik, ia percaya dan yakin semua pihak akan dapat menerima apa pun keputusannya.
“Jadi mari bekerja dengan baik, profesional dan objektif agar masyarakat dapat menghormati dan menerima,” tutup tokoh muda Bombana yang juga sebagai Direktur Eksekutif LKPD Sultra
