Bombana,HarapanSultra.COM / – Politeknik Bombana, satu-satunya perguruan tinggi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dilanda krisis keuangan yang memicu aksi mogok kerja oleh dosen dan staf. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran gaji pokok, tunjangan, dan tunggakan gaji yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Surat resmi yang ditandatangani oleh 33 anggota civitas akademika pada 20 Maret 2025 menjadi pemicu unjuk rasa yang digelar pada Jumat, 21 Maret 2025.
Surat bernomor 002/PB01.3/HM.02.01/2025 tersebut ditujukan kepada pengurus dan pengawas yayasan, menuntut penyelesaian segera masalah pembayaran gaji. Wakil Direktur III Politeknik Bombana, Andi Juni Astika, yang menandatangani surat itu, mengakui bahwa yayasan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya.
Aksi protes ini semakin memanas setelah pertemuan antara civitas akademika dan pihak yayasan pada Rabu, 12 Maret 2025, tidak membuahkan hasil. Para dosen dan staf menilai yayasan telah ingkar janji dan tidak serius menangani masalah ini. “Kami sudah mencoba berdialog, tapi hasilnya nihil. Mereka selalu beralasan bahwa dana dari pemerintah daerah belum cair,” ujar salah satu dosen yang enggan disebutkan namanya.
Dampak keterlambatan gaji ini dirasakan sangat memberatkan. Beberapa dosen dan staf terpaksa berutang atau menjual aset pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Bagaimana kami bisa bertahan jika setiap tahun harus menghadapi masalah yang sama?” keluh seorang dosen lainnya.
Selain masalah gaji, civitas akademika juga mencurigai adanya penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan kampus. Mereka menilai tidak ada transparansi dalam penggunaan dana, sementara pihak yayasan selalu berdalih bahwa anggaran telah habis.
Aksi mogok ini menjadi sorotan publik, terutama karena Politeknik Bombana merupakan satu-satunya perguruan tinggi di wilayah tersebut. Masyarakat Bombana pun mulai mempertanyakan masa depan pendidikan di kampus ini jika krisis tidak segera ditangani.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak yayasan atau pemerintah daerah terkait tuntutan civitas akademika. Namun, tekanan dari berbagai pihak terus meningkat, menuntut solusi konkret untuk mengatasi krisis yang telah berlarut-larut ini.
