oleh

LSM LACAK-RI Konut Laporkan PT. MSSP dan PT.PPT ke DLH dan POLDA Sultra

Kendari, HarapanSultra.COM |  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Abstraksi Case Anti Korupsi Republik Indonesia (LACAK-RI) Kabupaten Konawe Utara (Konut) resmi melaporkan PT. Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP) dan PT. Paramitha Persada Tama (PPT ) ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) atas dugaan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat Kabupten Konawe Utara dan secara khusus Desa Boenaga dan Desa Boedingi di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Selasa 23 November 2021.

Kepada media ini, Devisi Lingkungan Hidup dan Kemitraan LSM LACAK-RI, Yahya Mubaliq mengatakan dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang tersebut dapat terlihat secara kasat mata dimana endapan lumpur akibat kurangnya sanitasi dalam areal pemukiman warga benar-benar parah.

“Laporan resminya sudah kami masukkan ke Kepolisan Daerah Sultra dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi,” ujar Yahya Mubaliq.

Agung Haddad, Sekretaris DPC LSM LACAK-RI Konawe Utara saat menyerahkan Laporan di Polda Sultra
Agung Haddad, Sekretaris DPC LSM LACAK-RI Konawe Utara saat menyerahkan Laporan di Polda Sultra

Yahya menjelaskan secara ekologi, seharusnya keadaan yang seperti ini mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang secara aturan dimana UU-RI tahun 1945 pasal 28 h ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan yang sehat.

Selain itu dengan tegas UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 (huruf a sampai d) yang berbunyi Setiap orang dilarang 1. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup, 2. memasukan limbah B3 yang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. memasukan Limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. membuang limbah ke media Lingkungan Hidup. Hal demikian juga diatur dalam PP RI Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/Atau Perusakan Laut.

“Jadi kami harap keadaan ini mendapat perhatian serius dari pihak yang berwenang,” tegasnya.

Hingga berita ini dirilis pihak PT. Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP) dan PT. Paramitha Persada Tama (PPT ) belum terkonfirmasi. (rls/Asbar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA