oleh

Pemda Bombana Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Percepatan Pembentukan Perda Disabilitas

-ADS-1235views

Bombana,HarapanSultra , COM / Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Senin (5/2/2024).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir ini beragendakan Pembahasan Langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2024 dan percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyandang Disabilitas.

Tomsi Tohir mengatakan bahwa Bulan Januari 2024, masih banyak daerah yang inflasinya diatas rata-rata Nasional 2,57% yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Kalteng, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan. Berdasarkan indeks perkembangan harga bahan pangan tertanggal 1 Februari 2024, posisi tertinggi diduduki oleh minyak goreng kemudian disusul beras dan cabai merah.

“Kami mengharapkan kepada Kepala Daerah yang masih dibawah rata-rata Nasional agar kedepannya lebih aktif berkoordinasi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah yang bisa mempertahankan inflasi,” ujar Tomsi Tohir.

Terkait dengan penyelenggaraan layanan disabilitas, Tomsi Tohir menyebut bahwa Kemendagri terus memperkuat upaya-upaya mencakup hak penyandang disabilitas. Salah satunya yaitu telah mengeluarkan Surat Edaran pada bulan Oktober tahun 2023 lalu tentang percepatan mengenai pembentukan Perda di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Harapan kami agar seluruh Pemda segera menyelesaikan Perda tentang Penyandang Disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” kata Tomsi Tohir.

Sementara itu Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI Dante Rigmalia, dalam paparannya menyampaikan terdapat 6 (enam) isu prioritas dari menyalurkan hak penyandang disabilitas antara hak-hak hidup lainnya yang meliputi penghapusan stigma, pendataan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan sosial.

“Kami mengajak seluruh Pemda untuk memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, terus meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pemda terhadap isu-isu disabilitas serta melakukan intervensi yang tepat dan berbasis dampak bagi penyandang disabilitas,” tutur Dante Rigmalia.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 ini diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia serta para pejabat terkait dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan KND RI.

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA