oleh

Pemkab Muna Akui Timbun Laut Motewe Tanpa AMDAL, Mahmud : Ini Pintu Masuk Aparat Penegak Hukum

MUNA, HarapanSultra.COM | Proyek penimbunan laut di kawasan Motewe telah diakui Pemkab Muna tidak memiliki izin dokumen lingkungan yang lengkap. Proyek itu hanya mengandalkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Mahmud, anggota Komisi II DPRD Muna saat di temui awak media harapansultra.com senin (03/12/2018). mengungkapkan bahwa dengan melakukan penimbunan laut tanpa mengantongi AMDAL maka sudah pasti Pemkab telah menyalahi aturan, karena dokumen DELH dan DPLH yang dimiliki itu seharusnya hanya sebagai syarat untuk pembuatan Amdal.

“Dengan tidak adanya dokumen lingkungan itu, menurut saya sudah bisa dijadikan sebagai pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap proyek yang anggaranya mencapai Rp 30 M itu, Aparat penegak hukum di daerah ini ada dua, polisi dan kejaksaan, tergantung mana yang mau masuk, ” katanya Mahmud.” Ujarnya

Anggota DPRD tiga periode itu meyakini, aparat penegak hukum tidak akan menutup mata melihat proyek yang telah menjadi sorotan publik itu tanpa menunggu Pansus, karena hasil kerja Pansus muaranya ke rekomendasi pada aparat penegak hukum juga.

“Kerja Pansus sama dengan melakukan penyelidikan. Nah, dengan bukti-bukti yang ada, hasil kerja Pansus pasti ke aparat penegak hukum, ” ungkapnya.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkab beberapa waktu lalu, Dewan telah merekomendasikan menghentikan proyek reklamasi pantai seluas 288 hektar itu dan memending anggaran pembuatan talud sebesar Rp 3 M di APBD-P tahun 2018.

“Kalau Pemkab berani memerintahkan kontraktor melanjutkan pembangunanya, dewan akan melakukan langka-langkah tegas, sesuai saran dari BPKP, kalau rekomendasi diabaikan, dewan bisa melakukan penyegelan terhadap kegiatan itu, ” tegasnya.

Lanjut Politisi PDIP itu, Sejak awal proyek tersebut telah diendus dewan berpotensi bermasalah. karena syarat-syarat dokumen tidak dipenuhi. Padahal saat pembahasan anggaran tahun 2017 dan 2018, pihak Pemkab berjanji sebelum memulai pekerjaan setelah melengkapi  dokumenya, khususnya mengenai izin lingkungan.

Namun faktanya yang terjadi adalah proyek disiasati dengan menumpang pada izin penimbunan dermaga milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2016 silam, dari izin DKP itu kemudian diterbitkan DELH dan DPLH.

Dan lagi soal izin lokasi yang berkaitan dengan kawasan hutan mangrove, sesuai Permen No.122, kegiatan reklamasi pantai diatas 25 hektar, untuk menerbitkan izin lokasi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Rancunya, ketika izinnya hanya dikeluarkan OPD setempat. Ini bicara soal konservasi, seharusnya izinya dari pusat, ” timpalnya.

Mahmud menambahkan, kegiatan reklamasi pantai Motewe mirip dengan reklamasi di DKI Jakarta yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dimana pembangunan terus dikebut walaupun belum memiliki izin lingkungan.

“Ini ibaratnya Pemkab Muna sama dengan Ahok, kerja dulu sambil urus izin. Tapi anehnya, sampai pekerjaan mau selesai izinnya belum ada. Ini kan gaya-gaya lama semuanya, ” pungkasnya.

 

Pewarta    : Borju

Editor       : Idris

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA