oleh

SK Pilkades Digugat, Kuasa Hukum : Pemda Wakatobi Akan Dipanggil Ke PTUN

Wakatobi, Harapansultra.com | Masconi salah satu calon Kepala Desa Ambeua Raya, Kecamatan Kaledupa lewat kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada Pemerintah Daerah dan Panitia Pilkades Wakatobi tahun 2021 agar tidak melakukan tindakan hukum terkait SK 290 tahun 2021 tentang penetapan jadwal tahapan pemilihan kepala desa tahun 2021 karena tengah menjadi obyek perkara di PTUN Kendari dengan nomor 20/G/2021/PTUN/2021/KDI tanggal 20 Mei 2021.

“Sebelum kami mengajukan gugatan ke PTUN Kendari terkait SK 290 tahun 2021 klien kami pada 27 April 2021 telah mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa sebagaimana UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,  namun belum mendapatkan jawaban”, ungkap Mikail Salida kuasa hukum saat di konfirmasi melalui Whastapp (23/5/2021).

Menurutnya Surat Keputusan menjadi obyek perkara cacat hukum karena tahapan pemungutan dan perhitungan suara terjadwal pada 1 juni 2021 sedangkan pengajuan gugatan hasil perhitungan suara terjadwal 2-4 mei 2021.

Hal tersebut sangat tidak rasional dan sangat keliru. Sebab dalam kepemiluan di Indonesia sebagai negara hukum yakni setelah pemilihan dan perhitungan hasil suara diberikan ruang bagi warga negara yang dijamin oleh konstitusi untuk mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan.

Sementara itu, objek sengketa bertentangan dengan Pasal 36 ayat 7 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 41 ayat 7 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2021 pasal 66 ayat 5.

“Apabila objek sengketa tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan maka hak-hak klien sangat dirugikan, serta sulit untuk dikembalikan dan tentu mengalami kerugian moril maupun material,” ujarnya.

Lebih lanjut Mikail mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Kendari sudah melayangkan surat pemberitahuan pemanggilan kepada kedua belah pihak baik Masconi sebagai penggugat dan Pemerintah Daerah Wakatobi sebagai tergugat.

Pemilihan Kepala Desa yang melibatkan 45 desa di Wakatobi rencana akan dilaksanakan pada tanggal 1 juni 2021 berdasarkan SK Bupati Nomor 290 tahun 2021.

Hingga berita ini diterbitkan, saat dihubungi via Whatshap, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wakatobi, La Ode Husnan Belum memberikan tanggapan.

Laporan : Toni

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA