oleh

Tak Quorum, DPRD Muna Gagal Gelar Paripurna

-Harapan-11.025views

MUNA,Harapansultra.Com | Rapat paripurna persetujuan pinjaman Pemkab Muna kepada salah satu Bank, sebesar 96 Milyar rupiah akhirnya gagal digelar akibat tidak qourumnya anggota DPRD Kabupaten Muna.

Sedianya rapat yang hanya dihadiri 15 anggota DPRD itu dilaksanakan pada Rabu(16/1/2019) malam pukul 19.30 Wita. Namun, hingga pukul 00.00 Wita, tak satupun tambahan anggota hadir.

Amatan HarapanSultra.Com, Ketua DPRD Muna, Abdul Radjab Biku bersama Wakil Ketua, La Ode Dyrun dan Sekda, Nurdin Pamone tampak gelisah. Sesekali, Nurdin Pamone terlihat berkomunikasi dengan beberapa anggota dewan agar bisa menghubungi rekan-rekannya.

Para anggota yang hadir pun berusaha menghubungi via telepon genggam. Namun, ada yang handphonenya tidak aktif dan ada yang janji hadir, tetapi hingga pukul 00.00 Wita tak jua menongolkan batang hidungnya.

Iskandar salah satu anggota DPRD yang hadir meminta pada pimpinan DPRD agar rapat tak usah digelar.

“Karena waktu sudah menunjukan pukul 00.00 Wita, maka rapat tanggal 16 Januari ini gugur. Ini sudah masuk tanggal 17 Januari, lebih baik Kita pulang saja,” kata politisi PDI-P itu.

Beruntung rapat tersebut belum sempat dibuka oleh pimpinan dewan. Karena kalau dibuka lebih dulu lantas tidak quorum, maka akan diskorsing selama sejam. Bila kembali tidak quorum, kembali diskorsing selama sejam. Kalau juga tidak quorum dua kali, maka akan diskorsing selama 3 X 24 jam.

Itu berarti pembahasan RAPBD 2019 tidak akan selesai hingga 19 Januari seperti deadline waktu yang diberikan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembahasan RAPBD baru bisa dilakukan setelah ada persetujuan dewan terkait pinjaman itu.

Untuk itu Syukri, anggota dewan lainnya menerangkan, karena rapat tidak terlaksana, maka pimpinan dewan harus kembali melakukan penjadwalan melalui rapat Bamus.

“Harus diagendakan ulang, dengan catatan melalui rapat Bamus. Kami tinggal menunggu undangan selanjutnya,” timpalnya.

Ketua DPRD, Abdul Radjab Biku sepakat dengan usulan para anggotanya.

“Kita akan lakukan langkah-langkah dengan tidak cacat hukum,” singkatnya.

Batalnya rapat yang telah disepakati itu membuktikan bahwa belum “cairnya” komunikasi yang dibangun oleh Pemkab dan dewan.

Desas desus yang berkembang, para anggota dewan akan menyetujui pinjaman itu dengan catatan kegiatan-kegiatan yang dibiayai pinjaman pada dokumen RAPBD yang telah diserahkan sudah direvisi kembali akibat beberapa kegiatan yang awalnya telah dimasukan telah dialihkan pada kegiatan lain. (Borju)

Editor : AD

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA