oleh

Wafa Patria Umma : Keterbukaan Informasi Publik Untuk Kesejahteraan Desa

Jakarta, HarapanSultra.COM | Sebagai salah satu implementasi dari amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pentingnya keterbukaan informasi publik dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

Keterbukaan informasi publik itu diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Desa yang menegaskan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hal itu disampaikan Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan edukasi, Komisi Informasi Pusat, Wafa Patria Umma, saat menjadi narasumber pada Worskhop Evaluasi nasional Program Inovasi Desa Tahun 2019 di salah satu Hotel di Jakarta Utara, Selasa, 12 November 2019.

” Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bahagian dari kewajiban Pemerintah Desa, maka Pihak Komisi Informasi Pusat (KIP) telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa,” Beber Wafa Patria Umma.

Dalam peraturan tersebut, salah satunya bertujuan Memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik desa, Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Desa untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas, Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik desa.

” Ini dalam rangka partispasi dan akuntabilitas serta Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Desa,” Sebutnya

Ditempat yang sama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengan saat wawancarai oleh Media Harapan Sultra mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Demak, harus mengimplementasikan semangat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

” Untuk itu kami dari TIM P3MD akan memfasilitasi dan menginisiasi pembentukan dan Penetapan peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik agar seluruh masyarakat Desa dapat mengakses informasi yang merupakan hak sebagai masyarakat yang dijamin oleh ketentuan Perundang-undangan,” Pungkasnya

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA