BOMBANA, Harapansultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., di Aula Kantor Bappeda Bombana, Jumat, 14 Maret 2025.
Acara ini dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, termasuk Asisten, Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kasubag Perencanaan dari masing-masing OPD. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi publik dan merancang arah pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, serta berkelanjutan.
Dengan mengusung tema “Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan Didukung Infrastruktur dan SDM Berkualitas,” FKP tahun ini dirancang untuk memperkuat fondasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bombana 2025–2029 dan mendukung visi besar “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan.”
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Ia menyebut pendekatan agrominapolitan sebagai kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan di tahun 2026 benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terutama dalam hal pengembangan SDM dan infrastruktur,” kata Burhanuddin.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul menjadi keharusan untuk menjawab tantangan ke depan. “SDM yang terampil dan berkualitas akan menjadi kunci dalam menciptakan inovasi dan produktivitas yang lebih tinggi,” lanjutnya.
Selain itu, Burhanuddin menyoroti pentingnya infrastruktur sebagai tulang punggung konektivitas wilayah dan distribusi hasil produksi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang baik, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penunjang lainnya, akan membuka akses lebih luas bagi petani dan nelayan dalam menjangkau pasar.
“Infrastruktur yang memadai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan kita akan terus melakukan perbaikan di sektor ini secara terencana dan terukur,” tegasnya.
FKP ini juga membuka ruang diskusi konstruktif antar-stakeholder, termasuk dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Harapannya, tercipta sinergi dalam menyusun prioritas pembangunan daerah yang berpihak pada kebutuhan riil warga.
“Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif, memberikan masukan yang konstruktif, dan berbagi pemikiran demi kemajuan kabupaten kita. Dukungan semua pihak sangat penting dalam proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2026,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya terhadap proses pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi publik. Dengan melibatkan semua unsur dalam proses perencanaan, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan menjawab persoalan masyarakat secara konkret.
Pelaksanaan FKP ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Pemerintah berharap output dari forum ini akan menjadi dokumen perencanaan yang efektif, berorientasi pada hasil, dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Bombana secara menyeluruh.
