Bombana, harapansultra.com | — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bombana Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bombana. Rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus langkah memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, Rabu (29/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah. Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, para asisten dan staf ahli bupati, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, S.P., didampingi Wakil Ketua I Helin, S.Psi., M.M., dan Wakil Ketua II Zalman, S.IP.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Ahmad Sutejo, S.K.M., membacakan rekomendasi resmi DPRD yang merupakan hasil pembahasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi DPRD mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari peningkatan efektivitas program pembangunan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, hingga pembenahan sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Selain itu, DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait belanja pegawai dan penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Ketua DPRD Bombana, Iskandar, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan bentuk pengawasan dan masukan konstruktif guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Menurutnya, evaluasi terhadap LKPJ menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat.
“Rekomendasi DPRD ini diharapkan menjadi bahan perbaikan dan evaluasi bersama agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Iskandar dalam rapat tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kabupaten Bombana agar program-program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bombana atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah menerima seluruh rekomendasi DPRD sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah,” kata Burhanuddin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui pembenahan di berbagai sektor strategis.
Bupati juga menilai penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bombana.
Dalam rapat tersebut, DPRD turut menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan anggaran daerah agar belanja pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pembahasan mengenai pengelolaan belanja pegawai, termasuk penganggaran PPPK, menjadi salah satu perhatian utama mengingat kebutuhan menjaga keseimbangan antara belanja aparatur dan program pembangunan daerah.
Selain aspek keuangan, DPRD juga menilai peningkatan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah perlu terus dilakukan agar seluruh capaian program dapat terukur secara jelas dan transparan.
Rapat paripurna berlangsung dalam suasana tertib dan penuh keseriusan. Seluruh peserta rapat mengikuti pembahasan dengan seksama sebagai bagian dari proses evaluasi tahunan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan dokumen rekomendasi dan keputusan DPRD kepada Bupati Bombana sebagai tindak lanjut resmi atas pembahasan LKPJ Bupati Bombana Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan dokumen tersebut menjadi simbol sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik di masa mendatang.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Bombana dapat terus meningkatkan kualitas program pembangunan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.
Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan DPRD demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bombana.
Pewarta: zull
