oleh

Hari ketiga Orientasi Anggota DPRD, Inspektorat Sultra Berikan Wejangan.

Kendari, HarapanSultra.COM | Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Dewan dalam melaksanakan fungsinya, Pihak Panitia Penyelenggara Orientasi menghadirkan Pemateri dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Gusti Pasaribu, bertempat di Hotel Claro Kota Kendari, Rabu (23/10/2019).

Dalam Materi Internasilisasi Integritas, Gusti menguraikan bahwa Pentingnya bagi setiap anggota DPRD untuk memahami Peluang peluang yang memungkinkan terjadinya korupsi. Peluang yang dimaksud, kata Inspektur yang belum lama bertugas di Bumi Anoa itu, adalah Penyalahgunaan kekuasaan dan Penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan (matetial benefit).

Pantauan Media Harapan Sultra, Pelaksanaan orientasi di ruangan Phinishi 3 Hotel Clarion di ikuti oleh Anggota DPRD Kab. Buton, Kabupaten Buton Selatan dan Bombana.

Pasca penyajian materi, pihak moderator langsung memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat yang berkaitan dengan Materi yang disajikan oleh Narasumber. Salah satu anggota DPRD dari Kab. Buton Selatan, Wakonu, S.Sos.I menyampaikan pandanganya terkait fenomena saat ini, Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini mengungkapkan bahwa korupsi identik dengan pejabat, untuk itu pihaknya menginginkan bahwa untuk menghindarkan perilaku korupsi dari pejabat di daerah, maka sebaiknya Kepala Daerah mengangkat pejabat sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh calon pejabat itu.

” Pemberian tugas kepada seseorang leader harus selaras dan sesuai sesuai dengan keahlianya,” Tutur Wakonu

Jika tidak lanjut Wakonu, maka kehancuran akan terjadi. Ia pun mengingatkan tentang filosofi dalam Agama Islam bahwa didiklah anakmu sebelum lahir 25 tahun kemudian. filosopi itu mengandung artiĀ  bahwa seseorang harus menata diri.

Sementara itu salah satu anggota DPRD Kab. Bombana, Ashari Usman, S, Pd, M, Si mempertanyakan terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang kadang kadang susah untuk mendeteksi terjadinya korupsi pada setiap item kegiatan. kejadian itu, masih kata mantan anggota Komisioner KPU Kab. Bombana itu, ibarat seperti ada bau yang dirasa tapi tidak nampak oleh mata.Untuk itu, Ashari mempertanyakan bagaimana sinergitas anggota DPRD sebagai lembaga pengawasan di daerah dengan aparat Penegak hukum yang kadang penanganan dugaan tindak pidana korupsi langsung ditangani tanpa ada penanganan dari pihak APIP.

” Hal ini menjadi penting dimana sering ada konstituen yang menyuarakan aspirasi terkait pembangunan patut di duga ada terdapat penyelewengan,” Sebutnya.

Hal Berbeda dituturkan La Supu, anggota DPRD dari Kabupaten Buton, mengatakan pentingnya perubahan aturan tentang Undang undang susunan dan kedudukan anggota DPRD dimana dengan aturan yang ada saat ini membuka pintu terjadinya korupsi pada tataran Eksekutif dan Legislatif

” Bagaimana pejabat Legislatif dan eksekutif tidak akan berkolusi, jika yang menjadi pimpinan dewan juga adalah rekomendasi dari kepala Daerah, jika pimpinam DPRD tidak menuruti, bukan tidak mungkin kepala daerah akan merecall pimpinan DPRD tersebut disamping itu keberadaan inspektorat di daerah telah menciptakan peluang korupsi pada tataran oknum dimana sistim pengawasanya yang kadang hanya mampu memelihara ketidakberdayaan Pemerintah Desa,” Tegasnya.

Usai mendengarkan pernyataan dan tanggapan dari tiga orang peserta, Narasumber menjelaskan bahwa terkait apa yang menjadi substansi pernyataan Wakonu, Ia menguraikan bahwa sejatinya penempatan pejabat harus senantiasa mempertimbangkan suatu regulasi yang berkaitan dengan tata cara pengakatan pejabat pada istansi pemerintah daerah.

Sebab jika penempatan pejabat tidak sesuai kompetensinya, maka akan memudahkan terjadinya penyelewengan sebagai akibat tidak dipahaminya aturan yang tetkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai seorang pejabat.

” Untuk itu pejabat yang ada termasuk anggota Dewan harus menata diri sebagaimana filosofi yang mengatakan bahwa didiklah anakmu pada usia 25 tahun sebelum dia dilahirkan, makna sari filosofi ini merupakan peringatan dini bahwa setiap pejabat harus menata diri dalam bertindak,” Jawabnya

Terhadap pertanyaan Ashari Usman, tentang Bagaimana mendeteksi adanya dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjadi fenomena di tengah tengah masyarakat, dimana sering ada informasi tentang adanya setoran sejumlah uang (fee) kepada penitia sebagai bentuk negosiasi antara penyedia barang dan jasa dan Pihak Panitia pengadaan, Pemateri menegaskan jika hal tersebut memang menjadi informasi menarik namun susah untuk dibuktikan.

” Karena jika pihak tersebut akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, maka minimal harus ada bukti permulaan yang cukup,” Sebutnya

Adapun mengenai sinergitas antara DPRD dengan APIP, maka jika seorang anggota DPRD menemukan ada aduan dari kontituen mengenai informasi penyelewengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak penyedia, maka annggota DPRD meminta kepada APIP untuk segera melakukan audit, jika dalam pelaksanaan audit terdapat kerugian Negara, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan paling lama 60 hari untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut.

” Jika dalam jangka tersebut yang bersangkutan tidak menindaklanjuti rekomendasi APIP, maka pihak APIP dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai tahapan berdasarkan Ketentuan dalam undang undang tidak pidana korupsi,” Urai Gusti.

Sementara itu, menanggapi pernyataan La Supu mengenai diperlukanya perubahan regulasi terkait Susunan dan kedudukan Anggota DPRD dimana dengan regulasi yang ada memberi ruang kepada pejabat eksekutif dan legislatif untuk korupsi karena disatu sisi pimpinan DPRD harus melakukan tugas pengawasan dan dilain pihak, Pimpinan DPRD juga harus patuh terhadap kepala Daerah yang juga Ketua Partai, Gusti menguraikan bahwa terkait Susunan dan kedudukan DPRD itu merupakan produk dari Anggota DPR-RI yang mana merupakan perwakilan dari anggota DPRD juga, sehingga hal ini pihaknya menyarankan agar disampaikan kepada anggota DPR-RI sebagai badan yang berwenang untuk membentuk Undang-undang.

” Sementara terkait adanya fenomena bahwa APIP memelihara ketidak berdayaan Pemerintah Desa dalam melaksakan tugas pemerintahan, ia mengungkapkan bahwa kalau itu terjadi maka pihak DPRD dapat melakukan fungsi permintaan keterangan untuk melihat apakah ada dugaan penyelewengan jabatan sebagai APIP atau tidak. jika benar, maka yang bersangkutan dapat direkomendasikan kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan,” Pungkasnya

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA