oleh

KNPI Bersama KESBANGPOL Bombana Sinergitaskan Seluruh OKP

Bombana, Harapan Sultra .COM | Upaya Pengurus DPD KNPI Bombana untuk memberdayakan Pemuda-pemudi terus dirintis. Kali ini KNPI bersilaturrahmi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat untuk mencari upaya tepat untuk menggerakan pemuda dari ibukota kabupaten hingga ke desa-desa, pada Jum’at (7/12/2018) malam.

Dalam pantauan Jurnalis Harapansultra.com, Ketua Umum DPD KNPI Bombana, Ashar, S.IP didampingi sekretarisnya menyampaikan program kerja yang sudah berjalan sejak bulan Oktober-Desember, yakni membentuk Pengurus KNPI tingkat kecamatan se kabupaten Bombana.

Menanggapi penyampaian Program yang sudah berjalan, Kepala Kesbangpol setempat, Andi Bahtiar memberikan apresiasi yang besar kepadanya sebab meski pihaknya bersama pengurus Komite Pemuda nasional itu belum pernah dudukan secara formal.

“ Ini hal yang sangat baik, meski pun Kami belum pernah bahas hal tersebut secara formal tapi sudah bergerak jauh melakukan pembaharuan,” terangnya.

Pasalnya, Andi Bahtiar sangat mengharapkan agar program-program sosialisasi kebangsaan dan kemasyarakatan, KNPI setempat bisa menjadi mentor sehingga menjadi mitra yang baik dengan pemerintah daerah.

“Kedepannya banyak Program Sosialisasi kebangsaan, jadi KNPI sudah bisa kita jadikan mitra dalam kegiatan pemerintah,” pasalnya.

Pada silatarrahmi tersebut, KNPI bersama Kesbangpol berhasil menghasilkan beberapa poin penting yang bisa menjadi pondasi kemitraan untuk memberdayakan seluruh organisasi kepemudaan, yakni:

Yang pertama Kesbagpol akan mengumumkan pada media dan media sosial lainya, agar OKP dan organisasi lainnya untuk mendaftarkan diri sehingga dapat menjadi peserta kegiatan dan pemberdayaan pemuda.

Kedua KNPI menghimbau khususnya OKP agar dapat menertibkan diri dengan mendaftarkan ke Kesbangpol sesuai tuntutan UU No 2 tahun 2018.

Ketiga Terkait dengan Musda V KNPI Bombana, peserta harus terdaftar di kesbagpol dan selanjutnya dapat di verifikasi oleh Kesbagpol dan pengurus KNPI ke istansi terkait. Dan dalam kegiatan tersebut organisasi yang terlibat hanya di rekomendasikan oleh Kesbangpol.

Kelima Bagi OKP dan Paguyuban yang tidak terdaftar, maka tentu keberadaannya dapat dianggap dan tidak memenuhi syarat oleh Istansi Pemerintah sebagai fungsi pengawasan.

Pewarta : Hir abrianto

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA