oleh

Lirik Kasus Korupsi dana Kampanye KPUD Bombana 2014, LKPD : Kenapa Justru Dilantik Jadi Warek II ?

Kendari, HarapanSultra.COM | Kasus Korupsi yang berakhir diatas meja hijau ditahun 2014 hingga 2015 lalu kini dilirik kembali oleh LSM Lembaga Kajian Pembangunan Daerah Dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara selaku Pihak yang melaporkan Kasus Percetakan Baliho Sosialisasi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bombana Tahun 2014 lalu.

Kasus tersebut kembali mencuat dipublik bukan tidak beralasan, akan tetapi karena setelah Pelaku Kasus Rusuah itu bebas dari masa Sanksi Hukum yang telah dijatuhkan, Mantan ketua KPUD Bombana DR. Batmang, M.Pd itu justru masih diberikan tugas pelayanan dan penggelolaan Anggaran Negara disalah satu Perguruan Tinggi Besar di Kota Kendari.

Atas dasar itu, Direktur Eksekutif LKPD Sultra, Muh. Amsar, S.Sos.I Mempertanyakan Status mantan komisioner KPU itu sehingga dibiarkan dan dilantik menjadi Wakil Rektor II yang menangani Pengelolaan Dana DIPA IAIN Kendari.

“Heran, kok bisa yah buk Rektor melantik Bawahannya yang sudah jelas sudah pernah tersandung Kasus Korupsi”, kata Ketua MPM STAIN Kendari 2010 itu.

Aktivis HMI yang banyak menghabiskan Waktunya di Almamater IAIN itu juga menambahkan bahwa SKB Tiga Menteri dan Mahkamah Konstitusi meminta agar PNS yang terdaftar sebagai Koruptor harus dipecat hingga per 31 April 2019. Namun kenyataan di Birokrasi perguruan Tinggi Agama Islam yang satu ini berbanding terbalik.

Sementara itu, mahasiswa pun mulai melakukan aksi penolakan atas keputusan Birokrasi, sebab Warek II tersebut merupakan mantan terpidana kasus korupsi penggelapan dana baliho Caleg, pada perhelatan Pemilu 2014 lalu.

Status mantan narapidana kasus korupsi itu sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Tipikor bernomor 10/Tipikor/2015/PT.KDI tentang vonis bersalah Batmang, serta tiga orang lainnya yang secara terbukti bersalah dan merugikan uang negara senilai kurang lebih Rp 201.000.000.

Jenderal Lapangan AMPKK, Sarlan menegaskan, bahwa tindakan Rektor melantik mantan koruptor itu sangat menyalahi adab dan etika. Menurut aktivis HMI ini, melantik mantan koruptor merupakan tindakan memelihara pencuri. Apalagi, posisi tersebut merupakan jabatan yang sangat vital dalam birokrasi.

Dicontohkannya, kasus Baang itu serupa dengan kasus yang dialami salah seorang dosen IAIN, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU di salah satu daerah di Sultra, namun karena terbukti melakukan kesalahan serupa, dosen dimaksud diberhentikan juga dari ASN.

Mestinya, kata Mahasiswa FEBI itu, Warek II itu huga mendapat perlakuan sama, yaitu dipecat dari ASN, atau paling tidak jangan diberikan jabatan apapun.

“Saya tidak tau apa alasan rektor melantiknya, apakah prestasinya itu orang, kasih kotor-kotor kampus saja. Ini sangat mencederai institusi, perlu dipertanyakan integritas Rektor dalam mendukung program Good Governance di lingkup IAIN, bebas dari KKN,” bebernya saat berorasi di pelataran Gedung Terpadu dan Arena Rektorat IAIN Kendari. Selasa 18 Juni 2019.

(rls)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA