Bombana, harapansultra.com | Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan petani menikmati harga gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Melalui sosialisasi yang digelar di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pemerintah daerah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Hasriani Husain, SP, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bombana, Heriyani, SP, M.Si, serta berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan Bulog Bombana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kelompok tani. Acara berlangsung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dalam sosialisasi ini, pemerintah menegaskan bahwa Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram sesuai dengan HPP. Langkah ini diambil untuk melindungi petani dari fluktuasi harga pasar yang dapat merugikan mereka.
“Pemerintah terus mengawal dan memastikan agar petani dapat menikmati harga gabah sesuai dengan HPP. Ini adalah bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Hasriani Husain dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program serapan gabah harus berjalan dengan baik dan transparan. Petani juga diimbau untuk menjaga kualitas panen agar program ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan secara tidak adil.
“Kami berharap petani benar-benar menjaga kualitas panen. Pemerintah telah berbaik hati menetapkan HPP dengan harga tinggi langsung dari sawah. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam menjaga stabilitas harga gabah. Dengan adanya HPP yang jelas, petani memiliki kepastian harga yang dapat membantu mereka dalam perencanaan usaha tani ke depan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi antara petani, penyuluh pertanian, serta pihak terkait lainnya dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Selain itu, pengawasan di lapangan akan terus dilakukan untuk menghindari adanya pelanggaran yang dapat merugikan petani.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan petani di Kabupaten Bombana semakin memahami mekanisme HPP dan pentingnya menjaga kualitas hasil panen. Pemerintah berjanji akan terus memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi petani.
