Bombana, Harapansultra.COM | – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah awal pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, transparansi, dan kesiapan seluruh perangkat daerah guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Kamis, 2 April 2026.
Entry meeting tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., dan dihadiri perwakilan BPK Sulawesi Tenggara, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, para kepala perangkat daerah, Direktur BLU RSUD Bombana, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
Pelaksanaan pemeriksaan terinci LKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari surat tugas BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara terkait audit laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bombana.
Kegiatan tersebut menjadi tahap awal sebelum pemeriksaan lebih mendalam dilakukan oleh tim auditor BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, kerja sama yang baik akan membantu penyelesaian berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses audit.
“Jika terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan, agar segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Harapannya, melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, kita tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Ahmad Yani.
Ia mengatakan, opini WTP bukan hanya sekadar capaian administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bersikap terbuka, kooperatif, dan responsif terhadap seluruh kebutuhan data maupun dokumen yang diperlukan tim pemeriksa selama audit berlangsung.
Selain menyoroti kesiapan administrasi, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital perlu dimaksimalkan untuk mendukung efektivitas kerja sekaligus menghemat anggaran daerah.
“Jika terdapat kegiatan di luar daerah yang masih dapat diselesaikan secara daring, agar dapat dimaksimalkan melalui media online,” katanya.
Ahmad Yani menilai penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun koordinasi antarinstansi.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., menekankan pentingnya kesiapan setiap perangkat daerah dalam menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah aktif membangun koordinasi, termasuk dengan pejabat sebelumnya apabila terdapat pergantian jabatan dalam beberapa bulan terakhir.
“Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah. Meskipun terjadi perombakan jabatan dalam beberapa bulan terakhir, koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap perlu dilakukan, terutama terkait data dan dokumen yang dibutuhkan,” ujarnya.
Menurut Syahrun, kelengkapan data dan dokumen menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses audit serta mempercepat penyelesaian pemeriksaan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.
Kegiatan entry meeting tersebut juga menjadi forum penyamaan persepsi antara tim pemeriksa BPK dan Pemerintah Kabupaten Bombana terkait mekanisme pemeriksaan, ruang lingkup audit, hingga teknis penyampaian data dan dokumen pendukung.
Pemerintah Kabupaten Bombana berharap proses pemeriksaan terinci LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan evaluasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Melalui komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah, Pemkab Bombana optimistis mampu mempertahankan opini WTP sekaligus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Selain menjadi bagian dari kewajiban administratif, pemeriksaan LKPD juga dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah yang dikelola setiap tahun.
