Bombana, Harapansultra.COM | – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana, khususnya di sektor pertambangan. Rapat tersebut membahas berbagai aspek strategis mulai dari ketenagakerjaan, kepatuhan perizinan, hingga pengawasan langsung di lapangan guna memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin, 6 April 2026.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K. Turut hadir para asisten, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran teknis yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan aktivitas perusahaan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih aktif dan terintegrasi terhadap perusahaan yang beroperasi di Bombana. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban sesuai regulasi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Dari aspek ketenagakerjaan, pembahasan difokuskan pada pendataan tenaga kerja, mekanisme rekrutmen, serta pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Pemerintah daerah menilai data tenaga kerja yang akurat sangat penting sebagai dasar pengawasan sekaligus memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal dapat berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan perlunya keterbukaan perusahaan dalam proses perekrutan tenaga kerja agar masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja di berbagai sektor usaha yang berkembang di Bombana.
Pada aspek perizinan, rapat membahas kepatuhan perusahaan terhadap seluruh dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib memenuhi seluruh syarat administrasi dan operasional sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas usaha.
Aspek pengawasan lapangan juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah menilai pengawasan tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi, tetapi perlu dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan agar kondisi riil aktivitas perusahaan dapat diketahui secara menyeluruh.
Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., dalam arahannya mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang masih beroperasi di Bombana.
“Kita perlu melakukan inventarisasi terhadap aktivitas pertambangan yang masih berproduksi, termasuk yang sudah memiliki RKB maupun yang belum, supaya bisa dilihat potensi yang bisa memberi nilai tambah bagi daerah. Misalnya dari sektor perhubungan, kita bisa melihat potensi dari penggunaan kendaraan operasional maupun alat berat,” ujarnya.
Menurut Ahmad Yani, sektor pertambangan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah apabila pengelolaannya dilakukan secara tertib dan pengawasannya berjalan efektif.
Ia menilai, selain memberikan dampak ekonomi, aktivitas perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku agar keberadaan perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yani juga menekankan pentingnya pola pengawasan yang lebih proaktif di lapangan. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi aktif melakukan pemantauan terhadap berbagai aktivitas perusahaan.
“Saat turun ke lapangan, jangan hanya terpaku pada satu laporan. Kalau ada hal lain yang ditemukan, itu juga harus jadi perhatian. Jadi pengawasan harus lebih luas dan proaktif, tidak hanya menunggu aduan masyarakat,” katanya.
Arahan tersebut mendapat perhatian dari seluruh peserta rapat, mengingat pengawasan yang optimal dinilai penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan, baik terkait lingkungan, ketenagakerjaan, maupun administrasi perusahaan.
Pemerintah Kabupaten Bombana berharap koordinasi lintas perangkat daerah dapat semakin diperkuat sehingga pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi antarinstansi dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terhadap perusahaan yang bergerak di sektor strategis seperti pertambangan.
Melalui pengawasan yang lebih aktif dan menyeluruh, pemerintah daerah berharap aktivitas perusahaan dapat berjalan sejalan dengan kepentingan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Bombana juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan perusahaan di Bombana tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan daerah secara berkelanjutan.
