oleh

Proyek Penimbunan Laut Diduga Labrak Aturan, DPRD Muna Segera Bentuk Pansus

MUNA, HarapanSultra.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ( Sultra) bakal segara membentuk Panitia Khusus (Pansus) bila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna tetap melanjutkan Usulan kelanjutan Mega proyek Penimbunan Laut di kawasan Motewe yang diduga sarat pelanggaran.

Sebagaimana diketahui pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 lalu, saat itu DPRD menyetujui anggaran sebesar Rp 20 M untuk penimbunan laut di Motewe dengan catatan sebelum dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan master plan dilengkapi, pekerjaan itu belum bisa dimulai namun faktanya catatan itu tidak diindahkan Pemkab Muna, bahkan saat proyek bermasalah itu direkomendasikan agar dihentikan namun lagi lagi tidak dipatuhi bahkan pekerjaan justru semakin dikebut.

Anggota Komisi II DPRD Muna, Mahmud kepada HarapanSultra.COM menuturkan bahwa DPRD telah merekomendasikan agar pekerjaan tersebut dihentikan sebanyak dua kali karena tidak mengantongi Amdal Hal tersebut juga sejalan dengan arahan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) namun tidak digubris Pemkab sehingga pihaknya bakal mengambil langkah-langkah lain.

” Kami sudah konsultasi di Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), bahasanya seluruh kegiatan pembangunan yang tidak dilengkapi dokumen lingkungan itu melanggar hukum dan bisa dipidana. Begitu juga di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak bisa ada kegiatan disekitar kawasan hutan mangrov, ” Tutur Mahmud

Senada dengan Mahmud, Ketua DPRD Muna Abdul Radjab Biku mengungkapkan sebelum membentuk Pansus pihaknya terlebih dahulu bakal melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna.

“Satu kali lagi akan panggil Dinas PUPR. Kami minta diperlihatkan Amdalnya. Kalau mereka bilang ada, kami akan buatkan berita acara,” kata Abdul Radjab Biku, Ketua DPRD Muna.

Mengingat persoalan tersebut yang sudah berlarut-larut serta menjadi sorotan publik dan sebagai lembaga yang membahas anggaran itu, pihaknya pasti dilibatkan ketika terjadi masalah hukum, karena ulah Pemkab yang tidak melengkapi dokumen lingkungan.

“Komisi-komisi sudah sepakat membentuk Pansus. Insya Allah usai hearing, akan dibentuk, ” ucapannya.

 

Pewarta  : Borju

Editor      : Idris

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA