Kendari, Harapan Sultra | Untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat menggelar Rapat Koordinasi program P3MD yang berlangsung di Swiss Bellhotel Kendari selama 4 hari yakni tanggal 27 s/d tanggal 30 Nopember 2019 .
Kegiatan itu dibuka oleh Plh. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. La ode Mustari, M, Si dihadiri oleh Para Tenaga Ahli Madya P3MD dari KPW 3 Provinsi Sulawesi Tenggara, para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten se Provinsi Sulawesi Tenggara, Para Perwakilan Badan Keuangan Daerah Kabupaten se provinsi Sulawesi Tenggara, para Pejabat eselon III Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten se provinsi sulawesi Tenggara, dan Para Pendamping Desa utusan masing masing Kabupaten.
Dalam sambutanya, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Sultra itu mengatakan bahwa Kerjasama semua stakeholder dalam konsolidasi penggunaan dana desa sangat penting diterapkan terutama dalam pengelolaan dan pengawalan dana desa agar tepat sasaran.
” Agar Peran Pendamping terus dioptimalkan dalam peningkatan kualitas penggunaan Dana Desa,” Sebutnya.
La Ode Mustari juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat signifikan.
” Hal ini dapat di lihat dari data pertumbuhan ekonomi di sulawesi Tenggara mencapai 6,42 persen melebihi rata rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5, 2 Persen,” bebernya.
Ia menguraikan bahwa salah satu pihak yang berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Bumi Anoa adalah penggunaan Dana Desa, dimana dalam pengelolaanya didampingi dan difasilitasi oleh Para Pendamping Desa.
Atas peran Para Pendamping Desa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan Terimakasih atas karya karya para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang telah bekerja dengan sepenuh hati untuk mengawal penggunaan dana Desa hingga Pertumbuhan Ekonomi berada pada titik yang menggembirakan.
” Termasuk terdapatnya beberapa Pemerintah Kabupaten yang mendapat nilai terbaik dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi atas atas pengelolaan dan pelaksanaan Program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” Imbuhnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Tasman Taewa, M, Si, dalam sambutanya menguraikan bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020, pihaknya menegaskan kepada semua Pendamping Desa agar benar benar melaksanakan tugas sesuai dengan Standar prosedur Operasional (SOP).
Hal ini dimaksudkan agar Pelaksanaan Tugas tugas sebagai pendamping dapat sesuai harapan pemerintah. Agar harapan itu dapat terwujud, katanya, maka semua Pendamping harus menerapkan sikap disiplin termasuk jika ada Tenaga Ahli yang tidak menghadiri acara rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara agar dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi yang bersangkutan.
” Sehubungan dengan hal itu maka diharapkan kepada Koordinator P3MD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja para Tenaga Ahli termasuk Pendamping Desa dan jika ada tindakan yang bertentangan dengan SOP agar segera ditindaklanjuti.” Tutur Tasman.
Lebih lanjut Tasman menyatakan bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi tenggara terdapat Tiga hal yang harus menjadi fokus perhatian para pendamping. Ketiga hal itu kata Tasman, yakni Peningkatan perekonomian desa,Optimalisasi Pengelolaan Badan usaha milik Desa (Bumdes) dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades)
Diakhir sambutanya, Mantan Tenaga Pengajar pada Universitas Haluoleo Kendari ini mengungkapkan rasa bangga atas prestasi yang diraih oleh beberapa Pemerintah Kabupaten, seperti Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai juara II Tingkat Nasional dalam program raga Desa, Pemerintah Kabupaten Muna sebagai Juara I tingkat Nasional dalam program pengembanganprukades, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagai juara II tingkat Nasional dalam pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini.
” Prestasi yang dicapai oleh ketiga Pemerintah Daerah tersebut tidak terlepas dari peran para pendamping Desa dalam melakukan advokasi kepada pemerintah Kabupaten,” tambahnya.
Pewarta : Abady Makmur
