Bombana, Harapansultra.com | Kehadiran Aktifitas Pertambangan Selalu Menuai masalah Baik yang muncul akibat dalam proses Pengurusan Administrasi (IUP), Lingkungan Hutan serta dampak kehadiran Perusahaan yang kerap menyusahkan masyarakat didaerah tersebut. Begitu pun halnya dengan aktifitas PT.JONLI Batu MandiriĀ  yang bergerak pada perkembunan tebu yang kehadirannya di Kabupaten Bombana tepatnya daerah Tahiite dan sekitarnya justru mendapat sambutan dari masyarakat kelompok tani dan peternak Sapi.

Merasa dirugikan, puluhan Warga yang tergabung dalam barisan Koalisi Pejuang Keadilan (KPK) Bombana melakukan unjuk rasa di dua titik yakni didepan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit X Tina Orima dan didepan Kantor Bupati Setempat, Senin (18/3/2019).

Foto: Massa berunjuk rasa di Depan Kantor KPHP Unit X Tina Orima
Foto: Massa berunjuk rasa di Depan Kantor KPHP Unit X Tina Orima

Dalam Aksinya, Masyarakat menyuarakan tiga Butir tuntutan utama yakni, pertama, mengajak pemda untuk Memperjuangkan Kaum Tani dan Ternak sesuai dengan program Gembira. Kedua, Meminta kepada Pemerintah Kabupaten untuk segera hentikan aktifitan Pengembangan Pengelolaan Lahan Perkebunan Tebu (PT. Jonli Batu Mandiri) yang dianggap merugikan Warga. Dan menuntut Pemda untuk bersikap Jelas terhadap Kawasan Ternak warga yang ada disekitar Perusahaan Besar itu.

Dalam Orasinya, Yudi bersama puluhan masyarat menginginkan agar bisa bertatap muka dengan Bupati Bombana, H. Tafdil secara langsung.

“Kami ingin Bertemu dengan Bupati yang kami pilih saat pilkada dulu, Sekarang warga ingin lihat janji Politiknya,” teriak Yudi.

Foto: Massa berunjuk rasa di Depan Kantor KPHP Unit X Tina Orima
Foto: Massa berunjuk rasa di Depan Kantor KPHP Unit X Tina Orima

Dari pantauan awak media, suasana hampir memanas sesaat setelah hadirnya Kapolres Bombana saat salah satu mahasiswa Kader HMI Cabang Kendari yang ikut mengawal Persoalan tambang di Konawe Kepulauan Orasi.

“Silahkan Berunjuk rasa dengan Tertib dan santun,” Ujar Kapolres ditengah Massa Aksi.

Menganggap itu sebagai Pesan Kamtibmas dari Aparat, Hidayat meminta aparat tidak menjadi Humas Pemda.

“Aparat itu mendampingi Warga seperti kami ini, bukan datang komunikasi seperti Humasnya Pemda,” Kata Hidayat.

Dengan Alasan Tafdil tidak ada ditempat, terpaksa Wakil Bupati menyempatkan diri menerima para pengujuk rasa. (HIR)