oleh

Tagihan Pajak cekik Dompet Warga, LKPD Sultra Duga Berkaitan Utang Daerah

-Head Line-11.015views

BOMBANA, Harapansultra.com-Setelah melewati proses panjang hingga Bupati Bombana, Tafdil mengesahkan surat keputusan tentang Perubahan dan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak terhadap PBB masyarakat yang Nilainya mencekik dompet warga dengan tiba-tiba, mendapatkan respon dari berbagai Organisasi Control Sosial khususnya datang dari Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra yang sebelumnya di centil KAHMI Bombana soal fungsi DPRD.

Kepada sejumlah awak media online, Direktur Eksekutif LKPD Sultra, Muh. Amsar mengungkapkan hasil analisinya terhadap Surat Keputusan Bupati Bombana terkait Perubahan dan penyesuan NJOP tersebut, Minggu (14/7/2019)

Kata dia, Materi kenaikan Pajak yang berdasarkan penjelasan BKD Bombana dibeberapa media cetak beberapa hari lalu yang isinya menangkis tudingan pajak yang mengalami kenaikan merupakan cara-cara yang kurang tepat sebagai Pemerintah. Sebab lanjut Amsar, Mestinya sebelum disahkan surat keputusan itu, pemerintah mesti lakukan upaya agar rencana Perubahaan tersebut sampai di telinga masyarakat.

“Di pembahasan perubahan Anggaran Daerah, Pemerintah Buka-bukan akan rencana Pinjaman Anggaran dari Tanah Jawa, tidak lama kemudian warga diperhadapkan dengan Pembayaran pajak yang sedikit Fantastis, ini kami duga Kenaikan Pajak ini Memiliki hubungan dengan Pinjaman tersebut.

Ironisnya lagi pemda Bombana tidak melibatkan Dewan Perwakilan Raerah Daerah (DPRD) setempat, masih lanjut Mantan Aktivis HMI Itu. Ini karena Anggota Dewan juga yang tidak memiliki Taji untuk terapkan Fungsi Kontrolnya terhadap kebijakan Pihak Eksekutif.

“Mestinya, DPRD disini harus dilibatkan. Tapi bagaiman mau dilibatkan kalau tidak bertaji dan paling akan gontok-gontokan kalau bicara Hak nya sebagai anggota dewan”, lanjut Amsar

Semantara, saat kami konfirmasi Kepada Kepala Bidang Pendataan dan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Andi Indrawati menepis hubungan perubahan dan Penyesuain NJOP PBB yang dihubung-hubungkan dengan adanya Ratusan Miliar Utang Daerah tersebut.

“Tidak ada hubungannya dengan utang daerah”, ucapnya dihadapan beberapa awak media saat ditemui diruang kerjanya beberapa hari lalu.

Pewarta: Hir/harapansultra.com

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA