Bombana, Harapansultra.COM | – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Penyerahan laporan keuangan tersebut berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa, 31 Maret 2026.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan kepada BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yani menyerahkan langsung dokumen LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Penyerahan tersebut menjadi tahapan awal sebelum laporan keuangan daerah menjalani proses pemeriksaan terinci oleh tim auditor BPK.
Pemerintah Kabupaten Bombana menilai penyampaian laporan keuangan tepat waktu merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan penyusunan laporan keuangan daerah telah dilakukan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah meskipun laporan tersebut masih berstatus unaudited atau belum melalui pemeriksaan resmi BPK.
“Kami berharap laporan keuangan ini dapat menjadi dasar yang baik dalam proses pemeriksaan, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurut Ahmad Yani, kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kerja sama dan koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun serta menyajikan data keuangan secara tepat dan akurat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penyerahan LKPD Unaudited juga menjadi salah satu indikator kedisiplinan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban administrasi dan pengelolaan keuangan negara secara tepat waktu.
Selain itu, langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempertahankan opini terbaik dari BPK atas laporan keuangan daerah.
Sementara itu, pihak BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara mengapresiasi ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyerahkan laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BPK menyatakan bahwa setelah proses penyerahan dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan yang telah disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Pemeriksaan tersebut bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran daerah telah dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Kegiatan penyerahan LKPD Unaudited itu juga dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang secara bersamaan menyerahkan laporan keuangan daerah masing-masing kepada BPK Sultra.
Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Bombana berharap proses pemeriksaan yang akan dilakukan BPK dapat berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Ahmad Yani mengatakan pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan dalam sistem administrasi dan pengelolaan anggaran guna memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik tidak hanya penting dalam memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Ia menambahkan bahwa seluruh perangkat daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan disiplin dalam pengelolaan administrasi keuangan agar kualitas laporan keuangan daerah semakin baik dari tahun ke tahun.
Dengan penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis mampu mempertahankan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pemerintah daerah juga berharap proses audit yang dilakukan BPK nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
