Bombana, sultranet. com – Pemerintah Kabupaten Bombana, bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Pertamina Kendari melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi dan pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Inspeksi ini dilakukan sebagai respons atas kelangkaan gas melon yang dikeluhkan masyarakat selama beberapa pekan terakhir dan bertujuan memastikan bahwa LPG bersubsidi sampai ke tangan yang berhak dengan harga sesuai ketentuan. (Rabu, 8 Januari 2025)
Dalam kegiatan sidak tersebut, tim inspeksi melakukan pemeriksaan menyeluruh di lapangan guna mengevaluasi mekanisme distribusi LPG 3 Kg. Petugas dari masing-masing instansi memeriksa tata cara penyaluran, ketersediaan stok, dan penetapan harga eceran. Hasil inspeksi mengungkap adanya beberapa pangkalan yang melakukan praktik penimbunan serta menjual LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Temuan ini langsung mendapatkan respons tegas dari TPID Kabupaten Bombana yang segera memberikan teguran kepada pelanggar aturan distribusi.
Lebih lanjut, pihak Pertamina Kendari menyatakan komitmennya untuk terus memantau penyaluran LPG bersubsidi di wilayah Bombana. Upaya pengawasan dilakukan agar pasokan LPG tetap aman, cukup, dan terdistribusi secara tepat sasaran. Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, setiap agen dan pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan adanya praktik penimbunan atau harga jual LPG yang melebihi HET.
Selain itu, koordinasi antar instansi menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan distribusi ini. Dinas Ketahanan Pangan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan LPG bersubsidi untuk mencegah terjadinya kerugian pada konsumen. Melalui sidak ini, diharapkan tidak hanya kelangkaan LPG yang segera teratasi, tetapi juga terciptanya sistem distribusi yang lebih efisien dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya membangun kepercayaan publik dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat serta penegakan aturan yang konsisten demi melindungi hak konsumen.
Para petugas inspeksi juga melakukan verifikasi dokumen dan melakukan wawancara singkat dengan pemilik pangkalan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi distribusi di lapangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan distribusi LPG bersubsidi yang selama ini mengganggu kenyamanan masyarakat. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk penyesuaian pasokan di masa mendatang dan sebagai masukan untuk perbaikan sistem distribusi secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, BINNURAENI AS, S.E., S.Pd.
“Kami memastikan pasokan LPG 3 Kg ke Bombana tetap aman dan cukup. Jika ditemukan kendala distribusi, kami akan segera melakukan penyesuaian pasokan,” tegas perwakilan Pertamina Kendari.
Sebagai ekor berita, sidak mendadak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana beserta mitra instansi menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kelancaran distribusi LPG bersubsidi. Langkah tegas ini tidak hanya menanggulangi kelangkaan gas melon yang dikeluhkan masyarakat, tetapi juga menjadi upaya preventif untuk mencegah praktik penimbunan dan penetapan harga yang merugikan. Dengan pengawasan yang lebih intensif dan sinergi antar lembaga, diharapkan pasokan LPG 3 Kg dapat terjaga dan distribusinya menjadi lebih transparan serta tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat penuh dari subsidi yang ada. Upaya ini merupakan bukti nyata dari tekad pemerintah daerah dalam mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya.
