oleh

Abady Makmur Siap Jadi Jubir Rakyat Bombana di Forum RDP Kenaikan NJOP-PBB2P

-Head Line-11.407views

Bombana, Harapan Sultra.com-Akhir-akhir ini masyarakat Bombana sedang bingung dengan kenaikan Tarip Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan perdesaan (PBB2P) akibat dari diterbitkanya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas keputusan Bupati Nomor 17.a tahun 2014 tentang Penetapan klasifikasi zona nilai tanah, Bangunan dan penetapan nilai jual obyek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kabupaten Bombana.

Atas kebijakan itu pula berbagai elemen masyarakat Bombana mengkritisi upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) hingga akhirnya kebijakan itu disahuti oleh Ketua DPRD Bombana, Andi Firman SD, M, Si bersama Unsur Pimpinan DPRD lainya, Amiadin SH. Menurut Dua unsur pimpinan DPRD ini, Kebijakan Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 121/2019, dinilai prematur, apalagi tidak dikonsultasikan dengan pihak DPRD, kata Andi Firman kepada awak media jurnalis Obline Bombana beberapa waktu lalu.

“Terkait Kebijakan Bupati dengan menaikkam NJOP PBB2P itu kami tidak tahu. kami baru tahu setelah adanya aspirasi dari masyarakat, makanya kami (DPRD red) akan menggelar Rapat dengar Pendapat utk membahas dan mendengarkan penjelasan Pemda Bombana. ” kata Andi Firman.

Menurut Politisi Partai Matahari ini, bahwa Sebagai Perwakilan Masyarakat DPRD harus meminta Keterangan dari Pihak Pemerintah sebab DPRD itu merupakan wakil Masyarakat,katanya lagi.

” Kami dari DPRD akan menggelar RDP dalam waktu dekat untuk menyikapi masalah itu” cetusnya.

Berita Terkait:

Secara terpisah, Salah satu Masyarakat Bombana yang saat ini sedang bertugas sebagai Tenaga Ahli P3MD di Kabupaten Buton Selatan, Abady Makmur menyatakan bahwa dirinya sangat prihatin dengan kondisi masyarakat yang tengah mengalami suatu kebingungan dimana masyarakat belum siap untuk menerima kebijakan Pemerintah Daerah tersebut hingga kemudian hal ini menjadi bahan diskusi baik secara langsung maupun di media sosial. untuk itu Pihaknya menyatakan Siap menjadi juru bicara masyarakat untuk meminta Pemerintah Daerah agar dapat melakukan Peninjauan ulang atas SK Bupati yang memicu munculnya aspirasi tetsebut jika pihak DPRD menggelar Rapat dengar Pendapat.

“Inshaa Allah saya akan hadir kalau ada waktu untuk ikut mengawal aspirasi masyarakat Bombana khususnya bagi Wajib Pajak pada saat RDP di Kantor DPRD Bombana. Kehadiran saya untuk bersama sama masyarakat merupakan wujud keperihatinan saya kepada sesama Wajib Pajak karena memang saya dan Wajib Pajak lainya masih bingung terhadap mekanisme Penetapan NJOP yang tidak didahului dengan Penilaian secara obyektif. Bahkan hampir setiap saat saya mendapat telpon dari warga Bombana yang menanyakan bagaimana mekanisme penetapan NJOP yang menyebabkan PBB2P meningkat hingga 300 persen., makanya inshaa Allah saya akan hadir”, pungkasnya

Pewarta : Hir

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA