oleh

Sekjen KAMMI Wil. Sultra Tanggapi Rencana Gubernur akan panggil Pemilik IUP Tambang di Wawonii

KENDARI, HARPAN SULTRA. COM – Sekretaris jend. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sulawesi Tenggara, Muhammad Izat Taslim, SE menanggapi Rencana Ali Mazi, Gubernur Sultra soal tuntutan Mahasiswa serta Masyarakat Asal Kabupaten Konawe Kepulauan, Wawonii. Rencananya Gubernur Sultra segera akan melakukan pemanggilan terhadap semua Pemilik IUP tambang dan pemkab setempat untuk mengkaji masalah yang menyababkan terjadinya  adu fisik antara warga, mahasiswa dan aparat.

Kepada Jurnalis Harapansultra.com, Minggu (10/3/2019), Izat Taslim mengatakan, Bahwa sesuai Rencana Pemanggilan Pemilik puluhan Izin Usaha Pertambangan yang jadi tuntutan Masyarakat bersama Mahasiswa di kantor Gubernur beberapa hari lalu, Gubernur harus melakukan secara terbuka dengan menghadirkan berbagai elemen khususnya Mahasiswa, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

“Sesuai rencana bahwa akan dilakukan pemanggilan pemilik IUP yang jadi tuntutan saat aksi kemarin, Pak Gubernur harus lakukan secara terbuka pertemuan itu agar tidak ada permainan dan indikasi keberpihakan, khususnya dari Masyarakat dan perwakilan mahasiswa serta Pemerintah Kabupatan Konkep,” ucapnya.

Sebagimana Keputusan Kementrian ART/PBN bahwa Pulau Wawonii merupakan daerah RTRW yang tidak layak beroperasi usaha pertambangan akibat wilayah yang sangat kecil lanjut Sarjana Ekonomi Keluaran IAIN Kendari itu, maka Ali Mazi juga Harus segera Bentuk tim Investigasi Lapangan Wilayah IUP-IUP tersebut sehingga bisa saksikan langsung bagaimana hasil alam akibat aktivitas mereka.

“Pak Gub juga harus segera bentuk tim untuk turun ke lokasi dimana Perusahaan-Perusahaan tambang selama ini beroperasi dan pak gub harus turun juga supaya bisa lihat dengan mata kepalanya sendiri dengn didampingi dari mahasiswa juga tokoh masyarakat disana,” lanjut izat.

Selain itu, atas  Insiden yang terjadi pada aksi masyarakat asal Konkep pada 6 Maret  lalu, dimana aparat aparat mempertontonkan tindak kekerasan, Izat Juga meminta Kepada Gubernur untuk mengusut pasukan Satpolpp dan pihak aparat yang lakukan kekerasan karena pihaknya menilai bahwa tindakan yang diterima masyarakat saat menyampaikan aspirasi itu merupakan salah satu tindakan Kriminal

“Saya secara kelembagaan mengutuk keras atas tindakan aniyaya dan pengeroyokan terhadap masa aksi, ini insiden yang melanggar hukum, makanya Pak Gubernur harus tegas mengambil tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang sudah terang-terangan lakukan penyerangan pada massa aksi,” Imbuhnya.

Menurut dia, Pemprov Seharus tidak bungkam dengan peristiwa ini dan tidak hanya mengeluarkan statemen melalui awak media bahwa prihatin akan insiden yang terjadi tetapi sebagai Pemerintah harus ada sikap tegas dan lanjut atas insiden yang terjadi. (Hir)

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA